Fantastisnya Masyarakat Sulut Tanggung Beban 38,7 Miliar Biayai Kebutuhan 45 Anggota DPRD Sulut
SULUT – Dua juta rakyat Sulawesi Utara (Sulut) untuk tahun anggaran 2026 ini harus menyediakan sedikitnya Rp38,7 miliar untuk pembiayaan protokoler keuangan 45 anggota DPRD Sulut yang notabene dikenal sebagai wakil rakyat.
Dalam penjelasan anggaran oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen kepada beberapa media terangkum rincian anggaran adalah untuk pembiayaan dan pembayaran anggaran perjalanan dinas sebesar Rp9 miliar plus anggaran tiga kali agenda serap aspirasi dimasa reses.
Untuk Agenda serap aspirasi dimasa reses per kegiatan Rp2,4 miliar, dimana dalam setahun anggaran dilakukan tiga kali reses sehingga jika dikalkulasikan untuk tiga kali agenda serap aspirasi adalah Rp7,2 miliar.
Sementara untuk tunjangan 45 anggota dewan peranggota perbulannya Rp50 juta yang dikalikan 12 bulan menjadi Rp60 juta dan dikali 45 anggota dewan totalnya Rp22,5 miliar.
Dengan demikian, total anggaran untuk tiga mata anggaran tersebut sedikitnya menelan anggaran yang berasal dari uang rakyat Sulut adalah Rp38,7 Miliar.
Dua pengamat politik dan sosial Sulut,Taufik Tumbelaka dan Jeffry Sorongan termehek-mehek menatap angka tersebut.
Pasalnya, menurut mereka berdua jumlah anggaran tersebut tidak berbanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat.
Jika Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk standar anggaran disesuaikan dengan beban dan jam kerja, sementara untuk anggota DPRD Sulut apakah wajar dengan angka fantastis tersebut.
Taufik Tumbelaka menegaskan banyak pihak tahu kalau tahun 2026 terjadi pengetatan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dan juga efisiensi dalam penataan anggaran dikarenakan situasi dan kondisi berat yang menuntut penghematan sebagai langkah taktis dan strategis.
“Beratnya kondisi sosial ekonomi yang berdampak kepada sosial kemasyarakatan saat ini juga dirasakan oleh cukup banyak pihak, khususnya masyarakat luas,sementara DPRD Sulut terkesan tidak merasa terbeban dengan situasi ini,”lugasnya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Sulut juga terlihat terseok-seok dalam upaya memenuhi ‘pelayanan dasar’ sebagai kewajibannya.
“Jika semangat pengetatan anggaran yang telah dari awal digaungkan tidak nampak dalam politik anggaran dikalangan Wakil Rakyat Sulut yang ada di DPRD Sulut, maka akan menimbulkan tanda tanya besar tentang kepekaan sebagai Wakil Rakyat terhadap situasi dan kondisi kekinian yang dirasakan berat oleh banyak pihak terlebih khusus rakyat,”ucap Taufik Tumbelaka.
Sementara itu, menurut Jefry Sorongan, menyorot pada tugas anggota DPRD Sulut yang dinilainya ‘mandul’ prestasi.
“Khusus untuk tugas pengawasan, banyak jebolnya. Nanti menunggu viral dimedsos baru kemudian mengambil sikap ‘pahlawan kesiangan’. Itu pun kalau dilakukan hearing pada ujung-ujungnya hanya sampai pada rekomendasi yang artinya menganjurkan,”tegas Sorongan.
Ia merekomendasikan, anggaran perjalan dinas yang Rp9 Miliar sebaiknya digeser untuk penggunaan pembangunan fisik seperti jalan.
“Setidaknya sudah memberikan sumbangsih riil daripada ‘Kaki Gatal’ terbang keluar daerah yang tidak ada manfaat bagi warga,”tandasnya.
