Kelangkaan BBM dan Pemotongan Kapal Jadi Sorotan Ketua POLA Puboksa Hutahaean

0

 BITUNG, Indo-news.id—Ketua Persatuan Organisasi Lintas Adat, Agama, dan Budaya (POLA), Puboksa Hutahaean, melontarkan kritik keras terhadap persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluhkan masyarakat, khususnya nelayan di Kota Bitung. 

Ia bahkan menyatakan siap menggalang aksi penutupan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) apabila terbukti terjadi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Pernyataan tersebut disampaikan Puboksa kepada awak media pada Jumat (31/7/2026) sebagai respons atas keluhan masyarakat yang terus bermunculan terkait sulitnya memperoleh BBM. 

Menurutnya, kondisi tersebut sangat dirasakan nelayan yang bergantung pada pasokan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas melaut.

Puboksa mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, kuota BBM bersubsidi untuk Kota Bitung mencapai sekitar 250 ton per hari. 

Dengan jumlah tersebut, ia menilai seharusnya kebutuhan masyarakat dan nelayan dapat terpenuhi tanpa harus terjadi antrean panjang di SPBU maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

“Persoalan kelangkaan BBM ini sudah viral dan menjadi keluhan masyarakat. Pertanyaannya, di mana letak kelangkaannya? Kalau kuotanya mencapai 250 ton per hari, seharusnya nelayan dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Puboksa.

Ia menduga terdapat kebocoran dalam rantai distribusi BBM bersubsidi yang menyebabkan pasokan tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya. 

Dugaan tersebut mengarah pada kemungkinan adanya penyaluran melalui jalur-jalur tidak resmi atau dermaga tikus menuju kapal-kapal Self Propelled Oil Barge (SPOB).

Atas dasar itu, Puboksa mendesak Pertamina bersama Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi di Kota Bitung. 

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara serius untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh nelayan dan masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau memang ditemukan penyimpangan, kami siap turun bersama masyarakat. Bahkan kami siap menutup SPBU yang terbukti menyalurkan BBM tidak sesuai aturan. Jangan sampai hak nelayan dirampas oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.

Selain menyoroti persoalan distribusi BBM, Ketua POLA juga mengangkat isu aktivitas pemotongan bangkai kapal di kawasan pesisir Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga. 

Menurutnya, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan pesisir apabila tidak diawasi secara ketat.

Puboksa meminta agar aktivitas pemotongan kapal dihentikan sementara hingga dipastikan seluruh prosesnya memenuhi ketentuan perizinan serta tidak membahayakan ekosistem laut maupun kawasan pantai.

“Kita harus serius menjaga garis pantai Kota Bitung. Jangan sampai keindahan pesisir kita rusak akibat aktivitas pemotongan kapal. Kepentingan masyarakat dan lingkungan harus menjadi prioritas,” katanya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan izin dari kementerian sekalipun tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aspek perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar. 

Oleh karena itu, ia meminta seluruh instansi yang memiliki kewenangan di sektor kemaritiman meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas tersebut.

Beberapa instansi yang disebut antara lain Ditpolair, Satrol, KPLP, KSOP, hingga Polres Bitung. 

Menurut Puboksa, apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, aparat harus mengambil langkah tegas sesuai peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, ia juga mendorong Pemerintah Kota Bitung untuk menyiapkan kawasan khusus sebagai lokasi pemotongan kapal. 

Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas industri tersebut tidak dilakukan di sepanjang garis pantai yang berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan dan aktivitas masyarakat pesisir.

“Kami berharap Pemkot Bitung segera menyediakan lokasi yang layak untuk aktivitas pemotongan kapal. POLA juga telah membentuk tim khusus untuk memantau perkembangan di lapangan dan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.