Paripurna Penyampaian DPRD Sulut Terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 Dipimpin Andi Silangen
SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) gelar Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Tahun 2025, sekaligus pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kamis (23/4/2026).
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Michaela Elsiana Paruntu, Royke Reynald Anter. Dihadiri anggota DPRD Sulut lainnya. Hadir juga Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Utara, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas kerja keras dan ketelitian dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur menilai pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif demi meningkatkan kualitas pembangunan di Sulut.
“Evaluasi yang dilakukan DPRD merupakan masukan berharga bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yulius.
Menanggapi berbagai rekomendasi strategis dari DPRD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya pada empat pilar utama pembangunan daerah:
1. Pelayanan Dasar, Pendidikan dan Kesehatan
Di sektor pendidikan, pemerintah akan mendorong pemerataan kualitas serta pemenuhan tenaga pendidik melalui sinkronisasi kebutuhan sekolah dengan formasi CASN dan PPPK.
Sementara di bidang kesehatan, fokus diarahkan pada optimalisasi alat kesehatan modern, ketersediaan obat hingga ke wilayah terpencil, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan.
2. Tenaga Kerja dan Lingkungan Hidup
Pemerintah berkomitmen memperluas akses informasi pasar kerja, melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), serta meningkatkan kuota program magang ke Jepang bagi tenaga kerja Sulut.
Di sisi lain, pengawasan ketat terhadap izin lingkungan, penanganan limbah, serta evaluasi reklamasi pasca-tambang menjadi prioritas dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
3. Urusan Pilihan: Kelautan dan Pertanian
Transformasi digital akan diterapkan dalam pendataan kelompok tani dan nelayan guna memastikan penyaluran bantuan, teknologi, dan bibit unggul lebih tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di wilayah perdesaan.
4. Penunjang Pemerintahan
Pemerintah juga akan mempercepat transformasi digital di seluruh lini Sekretariat Daerah untuk meningkatkan transparansi layanan publik. Selain itu, penguatan tata kelola kepegawaian yang objektif bagi ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) menjadi perhatian utama.
Gubernur Yulius juga menekankan pentingnya laporan reses DPRD sebagai representasi langsung aspirasi masyarakat. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi referensi utama dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.
Ia pun mengajak seluruh elemen untuk terus memperkuat semangat Mapalus atau gotong royong dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis.(Advertorial DPRD Sulut)
