Hengky Honandar Ajak Jajaran Pemkot Bitung Perkuat Integritas Demi Layanan Publik yang Bersih dan Bebas Korupsi
BITUNG, Indo-news.id – Pemerintah Kota Bitung melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, Selasa (24/2/2026), bertempat di Ruang SH Sarundajang.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen bersama menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bitung, para Staf Ahli, para Asisten Sekda, para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setda Kota Bitung, para Camat, serta Direktur RSUD.
Kehadiran seluruh unsur pimpinan ini menandakan bahwa komitmen integritas bukan sekadar seremoni, melainkan tanggung jawab kolektif yang harus diimplementasikan di setiap lini pemerintahan.
Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE, dalam sambutannya menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan saat ini terus berada dalam pengawasan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention atau MSCP KPK.
“Penyelenggaraan pemerintahan saat ini terus dimonitor oleh berbagai pihak, salah satunya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui program MSCP KPK. Program ini bukan sekadar instrumen penilaian atau angka statistik, melainkan peta jalan dan kompas bagi kita semua,” ujar Hengky Honandar.
Ia menjelaskan bahwa MSCP KPK menjadi panduan strategis untuk memastikan seluruh area intervensi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Area tersebut meliputi perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga manajemen Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Dengan mengikuti panduan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meminimalkan risiko penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja birokrasi.
Menurut Hengky, tujuan utama dari komitmen melalui Pakta Integritas adalah memastikan seluruh program pemerintah dilaksanakan secara benar dan tepat sasaran.
Selain memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, langkah ini juga menjadi upaya pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Pakta Integritas memiliki keterkaitan erat dengan sasaran reformasi birokrasi.
Sasaran tersebut meliputi terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.
Ia menyebut Pakta Integritas sebagai benteng moral bagi pejabat negara.
“Pakta Integritas adalah benteng agar pejabat negara memiliki imunitas moral, mampu menyelenggarakan manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Wali Kota juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah untuk menjadi teladan di unit kerja masing-masing.
Ia mendorong pembangunan sumber daya organisasi yang berintegritas, bebas dari praktik korupsi, serta mengembangkan pola kerja yang efisien, efektif, dan akuntabel.
Hengky Honandar mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan Kota Bitung sebagai barometer integritas di Sulawesi Utara.
Ia optimistis, dengan kerja kolaboratif dan niat yang tulus, Pemerintah Kota Bitung mampu meraih skor MSCP KPK yang maksimal tahun ini.
Namun, ia menegaskan bahwa capaian skor tersebut harus sejalan dengan peningkatan kualitas layanan publik dan persepsi anti-korupsi di tengah masyarakat.
Komitmen yang ditegaskan dalam Penandatanganan Pakta Integritas ini diharapkan tidak berhenti pada dokumen formal, melainkan menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap kebijakan dan pelayanan di Kota Bitung.
