Kotamobagu Raih Opini WTP ke-13 Beruntun, Sabet Peringkat Pertama TLHP se-Sulut
KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini ditandai dengan keberhasilan Pemkot Kotamobagu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, yang didampingi Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Adrianus Mokoginta, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Jumat (29/5/2026). Prestasi ini sekaligus menggenapi raihan opini WTP ke-13 yang berhasil dipertahankan oleh Pemkot Kotamobagu secara berturut-turut.
Selain meraih opini tertinggi, Pemkot Kotamobagu juga sukses menduduki peringkat pertama se-Sulawesi Utara dalam capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan persentase kedisiplinan mencapai 84,05 persen.
Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, serta seluruh pihak terkait yang telah bersinergi.
“Capaian opini WTP ke-13 ini adalah buah dari kerja keras bersama seluruh perangkat daerah serta dukungan penuh dari DPRD Kota Kotamobagu. Prestasi ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Weny Gaib.
Senada dengan Wali Kota, Ketua DPRD Kotamobagu, Adrianus Mokoginta, mengapresiasi sinergi yang terjalin apik antara pihak legislatif dan eksekutif dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah yang efektif serta bertanggung jawab.
Sementara itu, Kepala Badan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu, Raffan Mokoginta, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil penguatan fungsi pengawasan internal secara berkala demi memastikan kepatuhan administrasi.
“Opini WTP ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan indikator nyata bahwa sistem pengawasan internal kita berjalan tertib. Kami akan terus memperkuat pendampingan dan pembinaan kepada seluruh OPD agar kualitas tata kelola pemerintahan serta kepatuhan terhadap rekomendasi BPK tetap terjaga di angka terbaik,” ungkap Raffan.
Agenda penyerahan LHP ini turut dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sahaya S. Mokoginta, Asisten II Noval Manoppo, Asisten III Agung Adati, Kepala BPKAD Fenti Mifta, serta jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Kotamobagu. Keberhasilan ganda ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mendorong akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kotamobagu ke depan.(Dp)