DPRD Kaur Dorong Optimalisasi PAD Tambak Udang, Pemkab Bentuk Satgas PAD
KAUR – indo.nwes.id .- Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Kaur menyoroti sejumlah catatan penting, mulai dari rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2025, hingga belum maksimalnya kontribusi sektor tambak udang bagi pendapatan daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025, Senin (6/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Janudardi didampingi Wakil Ketua II Mardianto, S.AP. Turut hadir Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I., unsur Forkopimda, anggota dewan, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta undangan lainnya.
Ketujuh fraksi sepakat menunjuk Rio Chandra, S.H. dari Fraksi PBB sebagai juru bicara. Diawali apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Rio berharap prestasi ini senantiasa dipertahankan dan menjadi dorongan mewujudkan birokrasi bersih serta kesejahteraan masyarakat.
“Semoga pencapaian ini nyata sesuai kondisi lapangan, terus dipertahankan, dan menjadi pemacu semangat mewujudkan kesejahteraan serta tata kelola yang transparan,” ujarnya.
Meski apresiasi diberikan, masih ada sejumlah hal yang harus segera dituntaskan. Sorotan utama tertuju pada sektor tambak udang yang berkembang pesat namun belum menyumbang penerimaan maksimal ke kas daerah, serta dampak lingkungan yang perlu perhatian serius.
“Kami minta ketegasan dan langkah konkret pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD dari tambak udang, serta penjelasan terkait kendala yang dihadapi,” tegas Rio.
Selain itu, besarnya SiLPA dinilai menunjukkan anggaran pembangunan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pelayanan publik. DPRD juga mencatat realisasi PAD 2025 baru mencapai Rp19 miliar lebih atau 33,43% dari target Rp59 miliar lebih, meski ada peningkatan dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp17 miliar lebih.
Fraksi pun menyampaikan rekomendasi:
– Percepat pemerataan pembangunan dan tinjau ulang objek retribusi daerah
– Perkuat pengawasan anggaran dan perencanaan lebih tepat guna menekan SiLPA
– Tingkatkan pembinaan dan penertiban pengusaha tambak udang demi manfaat masyarakat dan kelestarian lingkungan
– Lakukan normalisasi DAS Air Tuba, Bintuhan yang tersumbat enceng gondok dan memicu banjir
– Lakukan peningkatan jalan hotmix sepanjang 600 meter di kawasan Padang Kelili, Desa Sinar Pagi yang rawan kecelakaan
Menjawab hal tersebut, Wabup Abdul Hamid menegaskan komitmen pemda sejak awal kepemimpinan Bupati Gusril Pausi terus berupaya mendongkrak PAD, termasuk potensi besar dari sektor tambak udang.
“Kami sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PAD yang bekerja mengidentifikasi dan menggali potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal. Hasilnya akan kami gunakan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Seluruh masukan fraksi akan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Jawaban resmi eksekutif atas pandangan umum ini akan disampaikan pada rapat paripurna lanjutan sesuai tahapan pembahasan Raperda.
(Yuliana)ADV