PAD Kota Bitung Tumbuh di Tengah Penurunan Dana Transfer Pusat
BITUNG, Indo-news.id — Pemerintah Kota Bitung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rabu (13/5/2026), di ruang SH Sarundajang.
Rapat tersebut dihadiri langsung Wali Kota Bitung, Hengky Honandar SE, bersama Wakil Wali Kota Bitung, Randito Maringka S.Sos, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Bitung menyoroti pentingnya peningkatan PAD sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah menurunnya dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, menegaskan bahwa PAD merupakan indikator utama untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri.
Menurutnya, masih banyak pemerintah daerah di Indonesia yang bergantung pada dana transfer pusat karena belum optimal dalam menggali dan mengelola potensi pendapatan daerah.
“Kota Bitung dituntut lebih mandiri dalam menggali potensi PAD agar tidak terus bergantung pada dana transfer pusat,” ujar Hengky Honandar.
Ia mengatakan, kondisi fiskal nasional yang saat ini diwarnai kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Bitung.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja lebih maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak, retribusi, maupun sumber pendapatan lainnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bitung, Theo Rorong SE, memaparkan bahwa pada tahun 2026 Kota Bitung menerima dana Transfer ke Daerah sebesar Rp537,86 miliar.
Jumlah tersebut mengalami penurunan cukup signifikan dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp691,06 miliar.
Penurunan dana transfer tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang terus meningkat.
Meski demikian, Theo menjelaskan realisasi PAD Kota Bitung hingga April 2026 menunjukkan tren positif.
Hingga 30 April 2026, realisasi PAD tercatat mencapai Rp37,84 miliar atau 36,39 persen dari target Rp104 miliar.
Capaian tersebut mengalami peningkatan dibanding periode yang sama pada April 2025 yang hanya mencapai Rp28,7 miliar.
“Kenaikan PAD tahun ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta efektivitas program optimalisasi pendapatan daerah,” kata Theo Rorong.
Menurutnya, peningkatan PAD tersebut terutama didorong oleh sektor pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan daerah.
Hingga April 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp31 miliar atau 34,20 persen dari target Rp90,65 miliar.
Selain pajak daerah, pemerintah juga mencatat perkembangan dari sektor retribusi daerah.
Dalam pemaparan Bapenda, capaian tertinggi retribusi berasal dari Dinas Tenaga Kerja melalui layanan perpanjangan tenaga kerja asing yang mencapai realisasi 73,43 persen.
Sementara itu, sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Perkimtan masih tergolong rendah dengan capaian baru 3,38 persen.
Bapenda juga memaparkan perkembangan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026.
Hingga 11 Mei 2026, realisasi PBB-P2 Kota Bitung mencapai Rp8 miliar atau 41,28 persen dari target Rp19,39 miliar.
Data tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibanding periode sebelumnya, terutama setelah diterapkannya program diskon PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Bitung.
Dari data yang dipaparkan, Kecamatan Madidir menjadi wilayah dengan capaian tertinggi yakni 37,28 persen, disusul Kecamatan Maesa sebesar 33,27 persen dan Kecamatan Aertembaga sebesar 31,62 persen.
Sebaliknya, Kecamatan Ranowulu menjadi wilayah dengan realisasi terendah, yakni baru mencapai 18,64 persen.
Di tingkat kelurahan, Kelurahan Winenet Satu mencatat capaian tertinggi dengan realisasi 72,13 persen.
Sedangkan Kelurahan Posokan menjadi wilayah dengan capaian paling rendah yakni 4,64 persen.
Program diskon PBB-P2 yang dijalankan pemerintah daerah disebut memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan daerah.
Bapenda mencatat realisasi PBB-P2 meningkat drastis hingga 302,98 persen dibanding tahun sebelumnya, dari Rp1,98 miliar menjadi Rp8 miliar.
Sebanyak 18.360 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) telah memanfaatkan program diskon tersebut dengan total realisasi pembayaran mencapai Rp2,61 miliar.
Pemerintah Kota Bitung juga mencatat total pemberian diskon sebesar Rp560,89 juta, sementara penerimaan dari denda mencapai Rp109,13 juta.
Pemerintah berharap capaian positif tersebut dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun agar target PAD 2026 dapat tercapai dan kemandirian fiskal Kota Bitung semakin kuat di tengah tantangan ekonomi nasional.
