Bahas LKPJ 2025, Menakar Sinergi Perangkat Daerah Terhadap Visi Misi Gubernur, Nick Lomban Minta Laporan Progres Anggaran Program Kerja Yang Sistimatis
SULUT – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2025 dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut bersama perangkat daerah mitra kerja Komisi I dan II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Senin (13/4/2026)
Anggota Pansus Nick Adicipta Lomban minta agar laporan kerja dan penggunaan anggaran lebih tersusun sistimatis.
Pasalnya, dari laporan setiap perangkat daerah banyak yang memberikan informasi terfokus pada progres anggaran tidak disertai dengan capaian program kerja.
“Masukan, Saya melihat tadi paparan-paparan dari kepala-kepala SKPD semuanya baik, tapi dengan standar yang berbeda-beda. Karena tadi setahu saya sudah disampaikan bahwa penting yang paling utama adalah kita menyampaikan terkait Indikator Kinerja Utama,”lugas Nick Lomban.
Dikatakan Nick Lomban, laporan penggunaan keuangan dan capaian program kerja yang bersinergi dengan Visi Misi Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victir Mailangkay sangat penting sehingga terukur kinerja setiap perangkat daerah.
“Kita harus tahu dulu Indikator Kinerja Utama dari tiap SKPD itu apakah tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, dapat dijelaskan kenapa tidak tercapai. Kalau tercapai melebihi target, bisa juga dijelaskan kenapa tercapai melebihi target, karena ini kan apresiasi artinya. Artinya mungkin ada inovasi dan lain sebagainya,”jelasnya.
Menurut Nick Lomban, sejak awal pembahasan laporan perangkat daerah terhadap hasil program kegiatan tahun anggaran 2025 lalu, variatif, ada yang menyampaikan tapi ada yang tidak menjelaskan juga.
“Ya artinya secara umum ada yang menyampaikan tapi tidak menjelaskan misalnya ada tadi capaian program kinerja 28 persen. Kenapa cuma 28 persen?
Termasuk target-target kinerja misalnya PAD. PAD tercapai ada yang di bawah 100 persen, ada juga yang ratusan persen, 300-an persen. Bukan cuma kenapa tidak tercapai, tapi kenapa juga dia tercapai melebihi jauh target. Apakah targetnya terlalu pesimis atau moderat misalnya, tapi potensi sebenarnya harus lebih optimis,”ungkapnya.
Ditegaskannya, pentingnya pelaporan capaian kerja guna masukan utuh untuk dijadikan rekomendasi yang tepat sasaran.
“Supaya artinya kita di DPRD, di Pansus, mendapatkan masukan secara utuh dan kemudian memberikan rekomendasi juga yang tepat sasaran yang sesuai dengan artinya kebutuhan untuk pengembangan atau pembangunan ke depan,”tandasnya.
