Wakili Rakyat, Ketua DPRD Sulut Bawa 17 Plus Delapan Aspirasi Mahasiswa Dan Warga Ke DPR RI, Ini Isinya
JAKARTA – Aspirasi aksi unjuk rasa komponen mahasiswa dan organisasi masyarakat yang masuk ke DPRD Sulut beberapa waktu lalu, ‘diboyong’ ke DPR RI.
Dibawah pimpinan Ketua Dewan Andi Silangen dan Wakil ketua I Michaela Elsiana Paruntu (MEP) serta Wakil Ketua tiga Royke Anter bersama beberapa anggota dewan lakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPR RI dalam rangka menyampaikan Aspirasi terkait Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa dan Masyarakat Sulawesi Utara, Kamis, (09/09/2025)
Aspirasi tersebut, DPRD Sulut serahkan kepada anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sulut yaitu Rio Dondokambey, Yasti Soedprejo Mokoagow,Dr. Christiany E. Paruntu, SE dan Marthin D. Tumbelaka.
Berikut delapan tuntutan aspirasi yang dimasukan DPRD Sulut ke DPR RI :
1.Membersihkan dan mereformasi DPR melalui audit independen yang di umumkan ke publik,menaikan syarat etik calon anggota,menetapkan indikator kinerja,serta menghapus keistimewaan yang dinilai berlebihan.
2. Mereformasi partai politik dan memastikan fungsi oposisi berjalan,termasuk publikasi laporan keuangan partai.
3.Menyusu rencana reformasi pajak yang lebih adil dan meninjau ulang keseimbangan transfer pusat-daerah.
4.Mengundangkab perampasan aset hasil korupsi dan memperkuat pemberantasan korupsi.
5. Memperbarui aturan dan tata kelola kepolisian agar lebih profesional dan humanis,termasuk penataan kewenangan ditingkat daerah.
6. Menegaskan peran TNI sebagai pertahanan negara serta mencabut penugasan pada proyek sipil.
7. Memperkuat KOMNAS HAM dan lembaga pengawas independen,serta menjamin kebebasan berekspresi.
8. Meninjau kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan agar selaras perlindungan lingkungan,hak masyarakat adat,serta kesejahteraan pekerja.
Plus 17 Tuntutan Yaitu :
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing
