Narasi Sesat Ke Pemprov Sulut Pangkas Anggaran Pertanian, Sekprov : Justru Naik 1 Miliar
SULUT – Narasi sesat terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) dibawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay muncul lagi.
Narasi sesat kali ini mendiskreditkan ketidak pedulian Pemprov Sulut terhadap nasib petani dimasa kemarau dengan memangkas miliaran anggaran di Dinas Pertanian dianggaran APBD Perubahan 2026 ini.
Namun pada kenyataannya, tudingan tersebut tidak berdasar dan fitnah kejam yang terkesan menjatuhkan wibawa Pempriv Sulut.
Yang terjadi adalah, anggaran untuk pertanian Sulut ketambahan Rp1 miliar.
Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut beberapa waktu lalu, Ketua Tim TAPD Sekprov Tahlis Gallang membeberkan penambahan anggaran tersebut.
Tahlis menegaskan, anggaran program teknis pada Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Sulut justru naik dan bertambah Rp1 miliar.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tahlis Gallang, saat pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2026 bersama DPRD Sulut di Manado.
Penjelasan Tahlis ini sekaligus menjawab kekhawatiran anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian dan Michaela Paruntu, terkait munculnya angka penurunan sekitar Rp2 miliar pada alokasi Dispertanak.
Menurut Tahlis, angka minus tersebut tidak bisa langsung dimaknai sebagai pemotongan anggaran pertanian.
Ia menjelaskan, terdapat perubahan pada pos belanja pegawai setelah pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji para penyuluh pertanian.
“Mulai Januari tahun ini, seluruh biaya gaji penyuluh pertanian di Sulut yang nilainya mencapai Rp3 miliar per tahun resmi dialihkan dari APBD menjadi beban pemerintah pusat,” kata Tahlis.
Dengan pengalihan tersebut, belanja pegawai dalam APBD Sulut otomatis berkurang sekitar Rp3 miliar.
Namun, TAPD kemudian kembali mengalokasikan Rp1 miliar untuk memperkuat program teknis Dispertanak.
“Pengurangan gaji Rp3 miliar dikurangi penambahan program Rp1 miliar, sehingga selisihnya di dokumen tercatat minus Rp2 miliar,” jelas mantan PJ Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini.
Meski demikian, Tahlis menegaskan, angka tersebut bukan berarti bantuan dan program yang diterima kelompok tani ikut dipangkas.
“Fakta sebenarnya, anggaran program yang menyasar langsung kelompok tani justru naik Rp1 miliar,” tegasnya.
Tambahan anggaran tersebut dinilai penting mengingat sektor pertanian Sulut saat ini menghadapi tantangan kekeringan.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi aktivitas petani maupun produksi pertanian jika tidak ditangani dengan dukungan sarana yang memadai.
Karena itu, tambahan anggaran akan diarahkan untuk kebutuhan teknis di lapangan.
Salah satunya pengadaan pompa air serta fasilitas pendukung irigasi yang dibutuhkan petani hingga akhir tahun anggaran 2026.
Tahlis memastikan pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap sektor pertanian dan kebutuhan kelompok tani. “Jadi anggaran program petani sangat aman,” pungkasnya.
