Kecamatan Maesa Terbanyak Anak Putus Sekolah Disusul Girian Posisi Kedua

BITUNG, Indo-news.id— Sebanyak 976 anak tercatat putus sekolah di Kota Bitung, berdasarkan rangkuman wilayah Drop Out (DO) yang dihimpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. 

Dari jumlah tersebut, Kecamatan Maesa menjadi wilayah dengan jumlah anak putus sekolah terbanyak, disusul Kecamatan Girian di posisi kedua.

Data tersebut menunjukkan persoalan anak putus sekolah masih menjadi pekerjaan yang membutuhkan perhatian serius, terutama karena jumlahnya tersebar pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga SMA/SMK.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, dari total 976 anak yang tercatat dalam data tersebut, sebanyak 261 anak berada pada jenjang pendidikan dasar (SD), kemudian 214 anak pada jenjang SMP, serta 501 anak pada jenjang SMA/SMK.

Jika dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, Kecamatan Maesa berada di urutan pertama dengan 190 anak, terdiri dari 29 anak jenjang SD, 36 anak SMP dan 125 anak pada jenjang SMA/SMK. 

Selanjutnya Kecamatan Girian berada di posisi kedua dengan 172 anak, terdiri dari 49 anak SD, 49 anak SMP dan 74 anak SMA/SMK.

Kecamatan Aertembaga menempati posisi ketiga dengan 150 anak, kemudian Kecamatan Madidir sebanyak 140 anak dan Kecamatan Matuari sebanyak 139 anak. 

Sementara Kecamatan Ranowulu dan Lembeh Selatan masing-masing tercatat 57 anak, sedangkan Kecamatan Lembeh Utara sebanyak 52 anak.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, Patmos Supari, mengungkapkan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan seorang anak tidak melanjutkan pendidikan.

Salah satu faktor yang disebut adalah kondisi ekonomi keluarga. 

Keterbatasan ekonomi dapat membuat anak tidak lagi melanjutkan pendidikan dan memilih melakukan aktivitas lain untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain faktor ekonomi, kurangnya perhatian keluarga juga menjadi salah satu penyebab. 

Kondisi orang tua yang berpisah hingga terjadinya pembiaran terhadap anak dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan mereka.

Faktor lainnya adalah anak memilih bekerja dan memperoleh penghasilan sendiri. 

Beberapa pekerjaan yang dilakukan antara lain menjadi juru parkir, membantu aktivitas di pasar maupun membantu pekerjaan keluarga. 

Ketika anak merasa sudah memiliki penghasilan, muncul keinginan untuk tidak lagi bersekolah.

Patmos juga menjelaskan persoalan lain yang berkaitan dengan sinkronisasi data antarkementerian. 

Sumber data Kementerian Pendidikan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) belum sepenuhnya sinkron dengan data Kementerian Agama melalui Education Management Information System (EMIS).

Kondisi tersebut dapat menyebabkan anak yang berpindah dari sekolah di bawah Kementerian Pendidikan ke satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama, seperti pesantren atau madrasah, tidak dapat ditelusuri dalam sistem data Kemendikdasmen. 

Akibatnya, anak tersebut dapat tercatat sebagai drop out, meskipun sebenarnya melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan lainnya.

Selain itu, pengalaman tidak menyenangkan di lingkungan sekolah juga disebut menjadi salah satu faktor. 

Perlakuan tidak baik, baik berupa perundungan atau bullying dari sesama siswa maupun guru, dapat membuat anak enggan kembali ke sekolah.

Faktor lainnya adalah keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau penyandang disabilitas yang menghadapi kondisi tertentu dalam mengakses dan mengikuti pendidikan.

Patmos mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung saat ini sedang menyiapkan langkah untuk melakukan pendataan dan sinkronisasi data secara riil di kelurahan-kelurahan. 

Langkah tersebut diperlukan agar data anak putus sekolah benar-benar valid.

Pendataan tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk keberadaan anak yang tercatat putus sekolah tetapi sebenarnya telah melanjutkan pendidikan melalui jalur atau lembaga pendidikan lainnya.

Dengan data yang lebih akurat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung dapat menelusuri keberadaan anak-anak tersebut dan mengupayakan agar mereka yang memang tidak lagi bersekolah dapat dikembalikan ke bangku pendidikan.

Tingginya angka anak putus sekolah tersebut turut mendapat perhatian pemerhati Kota Bitung, Sany Kakauhe. 

Ia menilai persoalan tersebut harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Bitung.

Menurut Sany, berbagai faktor penyebab anak putus sekolah sudah teridentifikasi. 

Karena itu, yang perlu menjadi perhatian berikutnya adalah bagaimana langkah konkret pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut dan mencari solusi agar anak-anak yang sudah berhenti sekolah dapat kembali mendapatkan hak pendidikannya.

Ia juga mengaitkan persoalan anak putus sekolah dengan fenomena kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur. 

Menurutnya, anak-anak yang sudah tidak bersekolah perlu mendapatkan perhatian karena tidak lagi memiliki aktivitas pendidikan secara rutin.

“Ini juga salah satu fenomena dimana banyak terjadi kriminal anak di bawah umur dan pelakunya didominasi oleh anak-anak yang sudah putus sekolah,” kata Sany, Jumat (4/9/2026)

Ia berharap kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bitung sehingga penanganan anak putus sekolah tidak berhenti pada pendataan. 

Menurutnya, diperlukan solusi agar anak-anak tersebut dapat kembali bersekolah dan memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.

Dengan total 976 anak yang tercatat dalam rangkuman Drop Out Kota Bitung, persoalan ini menjadi tantangan bersama bagi pemerintah, keluarga dan lingkungan masyarakat. 

Validasi data menjadi langkah awal penting agar pemerintah dapat membedakan anak yang benar-benar berhenti sekolah dengan mereka yang sebenarnya telah berpindah ke satuan pendidikan lain.

Selanjutnya, hasil pendataan di tingkat kelurahan diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan yang lebih tepat, sehingga anak-anak yang masih dapat dikembalikan ke dunia pendidikan tidak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah.