MANADO- Kepala UPT BP2MI SulutGo Hendra Makalalag menerima kunjungan kerja 2 (Dua) Staf khusus (Stafsus) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), di kantornya, Rabu 25 Mei 2022.
Kedua Stafsus Gubernur tersebut yakni Yus Tumorang yang membidangi ketenagakerjaan dan Olden Kansil membidangi kepemudaan.
Diketahui, pertemuan tersebut dalam rangka koordinasi serta menindaklanjuti hasil pertemuan UPT BP2MI SulutGo dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, pada 20 Mei 2022 yang lalu.
“Dalam pertemuan dengan Pak Gubernur minggu lalu, beliau menyampaikan dukungannya untuk penempatan CPMI asal Sulut pada beberapa lowongan pekerjaan yang ada di luar negeri serta berkomitmen untuk melaksanakan amanat UU amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya pasal 40.
Di mana pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi” kata Kepala UPT BP2MI SulutGo, Hendra Makalalag.
“Pak Yus dan Pak Olden diutus langsung oleh Gubernur untuk membicarakan tentang pelatihan bagi calon pekerja migran asal Sulawesi Utara. Rencananya pak Gubernur akan menyediakan dana untuk pelatihan ini. Untuk teknis penyelenggaraan akan dibicarakan lebih lanjut dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi” terang Hendra.
Sementara itu, Stafsus bidang ketenagakerjaan Yus Tumorang menyampaikan, Gubernur Sulut Olly Dondokambey meminta agar pelatihan bagi CPMI asal Sulut bisa segera terlaksana.
“Pak Gubernur sangat memperhatikan masalah ini, makanya kami diutus beliau untuk berkoordinasi langsung ke Kepala UPT BP2MI SulutGo terkait penempatan dan pelindungan bagi CPMI serta membicarakan tentang pelatihan bagi CPMI yang nantinya akan disesuaikan dengan kualifikasi dari jabatan-jabatan yang tengah dibuka di beberapa negara penempatan” kata Yus.
“Rencananya Pak Gubernur akan menggunakan balai latihan kerja milik Provinsi untuk digunakan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan bahasa dan skill bagi CPMI asal Sulut. Sedangkan untuk dananya nanti rencananya akan diambil dari anggaran pendidikan di APBD.
Teknisnya akan segera dibicarakan dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan mudah-mudahan akan segera terwujud dalam waktu dekat sehingga warga Sulut bisa segera ikut pendidikan dan pelatihan kerja ke luar negeri” pungkas Yus. (*)