Yulius Selvanus Temui Menteri PKP Bahas Pembangunan 15 Ribu Unit Perumahan Dan Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Investasi bagi UMKM Plafon hingga Rp5 miliar
JAKARTA – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, temui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait,Jumat (27/02/2026) di kantor Menteri PKP.
Hasil pertemuan tersebut menetapkan sejumlah alokasi besar bagi pembangunan di Bumi Nyiur Melambai, antara lain:
• Pembangunan Rusun MBR: Tahap pertama mencakup pembangunan 1 tower di wilayah Manado khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
• Lonjakan Signifikan BSPS: Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya meningkat tajam menjadi 8.000 unit rumah, dari alokasi sebelumnya yang hanya 748 unit.
• Hunian bagi Berbagai Sektor: Sebanyak 400-600 unit rumah pada tahap pertama disiapkan bagi ASN, UMKM, TNI, Polri, atlet, hingga tokoh agama melalui skema kerja sama.
• Rumah Subsidi Tapera: Alokasi sebanyak 7.000 unit rumah subsidi melalui kerja sama dengan BP TAPERA.
• Respons Bencana & Kawasan Kumuh: Bantuan penanganan kawasan kampung kumuh, serta pembangunan rusun asrama dan rusun bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro yang terdampak banjir awal tahun 2026.
kerja sama ini menyentuh sektor ekonomi pengembang dan UMKM lokal:
• Subsidi Bunga UMKM: Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Investasi bagi UMKM dengan plafon hingga Rp5 miliar dan subsidi bunga 5% yang ditanggung oleh Kementerian PKP.
• Modal Pengembang Lokal: Dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar guna mempercepat pembangunan hunian rakyat oleh pengembang lokal di Sulawesi Utara.
Direncanakan Menteri PKP akan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada April 2026 mendatang. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai target, menyempurnakan administrasi, serta memberikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
“Langkah ini penting agar seluruh program berjalan efektif, transparan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Gubernur.
