Kejati Sulut Klarifikasikan Rp15,04 Miliar Sitaan PT HWR Tak Terkait Rp15,66 Miliar yang Dikembalikan ke JA
MANADO – Pihak Kejati Sulut merespon berkembangnya berita dan informasi simpang siur yang ramai beredar di media sosial soal penyitaan hingga pengembalian uang dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi PT Hakian Wellem Rumansi atau PT HWR, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara turun memberikan klarifikasi resmi. Penjelasan ini dilayangkan guna meluruskan informasi tidak akurat atau liar yang berkembang luas di tengah masyarakat, Senin (9/11/2026).
Kasi Penkum menegaskan secara tegas, dua nominal uang yang sering dicampuradukkan warga adalah dua objek penyitaan yang terpisah. Yakni uang senilai Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR dan dikembalikan kepada negara pada 22 Juli 2026, serta uang Rp15.660.000.000 milik JA yang baru dikembalikan pada 2 November 2026. Kedua harta sitaan ini berbeda dari sumber kepemilikan, waktu pelaksanaan, sampai lokasi penyitaan.
Kronologi hukum bermula pada 22 Juli 2026, saat penyidik Kejati Sulut menggelar konferensi pers penyitaan uang sebesar Rp15.040.570.446 dari PT HWR. Uang hasil sitaan perusahaan ini tidak dikembalikan ke pihak manapun, melainkan langsung disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) di Bank Syariah Indonesia (BSI).
Tidak lama setelah aksi penyitaan terhadap PT HWR, penyidik masih melanjutkan pengembangan penyidikan kasus korupsi tersebut. Rentang waktu 23 hingga 24 Juli 2026, tim penyidik turun ke lokasi kediaman EL dan JA untuk melakukan penyitaan harta berupa uang tunai. Total uang yang berhasil diamankan dari rumah kedua orang itu mencapai Rp18.866.836.000.
Dari total uang senilai hampir Rp18,87 miliar yang disita di kediaman tersebut, ada pemisahan kepemilikan yang jelas. Sebagian sebesar Rp15.660.000.000 merupakan harta milik JA. Sisa sisanya, yakni Rp3.206.836.000 adalah uang milik EL.
Hal ini membuktikan, penyitaan uang milik JA dan EL baru dilaksanakan beberapa hari setelah penyitaan dana dari PT HWR tanggal 22 Juli 2026. Artinya kedua aksi penyitaan punya rentang waktu yang berbeda dan lokasi yang tidak sama.
Seiring berjalannya proses pengembangan penyidikan, pihak penyidik menetapkan EL sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT HWR. Penetapan status tersangka terhadap EL resmi dilakukan pada 15 September 2026 lalu.
Perkembangan penting berikutnya disampaikan langsung dalam konferensi pers Kejati Sulut pada 2 November 2026. Saat agenda publik itu, Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., membeberkan status terbaru uang yang disita dari rumah EL dan JA.
Berdasarkan hasil pendalaman, pemeriksaan saksi, serta penelusuran alat bukti yang dilakukan penyidik, tim hukum tidak menemukan bukti keterlibatan JA di dalam perkara korupsi PT HWR. Tidak ada jejak transaksi atau perbuatan pidana yang melibatkan JA.
Karena tidak ada keterkaitan JA dengan kasus korupsi, penyidik memutuskan untuk mengembalikan uang senilai Rp15.660.000.000 milik JA yang disita pada 24 Juli 2026 kepada pemiliknya. Keputusan ini diambil penuh atas dasar bukti hukum yang ada.
Berbeda dengan dana milik JA, uang senilai Rp3.206.836.000 milik EL masih tetap diamankan oleh penyidik. Dana tersebut dipertahankan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses hukum terhadap EL yang masih berjalan hingga sekarang.
Untuk menghapus kesalahpahaman yang terus beredar di masyarakat, Kejati Sulut kembali menekankan poin krusial. Uang Rp15.040.570.446 dari PT HWR bukanlah uang milik JA. Dua nominal itu kerap dicampuradukkan dalam unggahan media sosial yang keliru.
Dana dari PT HWR itu sudah masuk ke rekening negara di BSI sejak awal penyitaan. Dana ini menjadi aset negara dan sama sekali tidak ada rencana pengembalian kepada pihak perusahaan atau pihak ketiga manapun.
Sementara uang Rp15,66 miliar yang dikembalikan ke JA adalah barang sitaan terpisah, yang ditemukan dan diambil dari kediaman JA pada 24 Juli 2026. Jadi pengembalian tanggal 2 November lalu hanya menyangkut harta milik JA, bukan dana PT HWR.
Dengan begitu, masyarakat harus mencatat dua objek sitaan yang tidak boleh disamakan. Pertama, Rp15,04 miliar dari PT HWR tanggal 22 Juli, disetor ke negara. Kedua, Rp15,66 miliar milik JA dari rumahnya tanggal 24 Juli, dikembalikan karena tidak ada unsur tindak pidana pada dana tersebut.
Kejati Sulut tetap menghormati hak publik untuk mengawasi, mengkritik, dan menyampaikan pendapat terkait penegakan hukum. Namun masyarakat diminta untuk selalu mengecek fakta utuh sebelum membagikan informasi, supaya tidak lahir kesimpulan yang salah dan menyesatkan banyak orang.(Didi)