Danramil Lolak Tegaskan Komitmen Kodim 1303/Bolmong Kawal Stabilitas Keamanan

BOLMONG – Menjaga keamanan daerah tidak cukup hanya dengan mengandalkan tindakan setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan, kesadaran hukum, dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan kehidupan sosial tetap berjalan aman. Atas dasar itu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bolaang Mongondow memperkuat koordinasi guna merespons dinamika keamanan yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Bolmong, Lantai III, Desa Padang, Kecamatan Lolak. Pertemuan dipimpin Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si., dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, serta Komandan Batalyon B Pelopor Inuai, Kompol I Wayan Wimantara, S.Sos., M.M.

Sejumlah persoalan menjadi perhatian bersama, mulai dari peredaran minuman beralkohol, perjudian, penyalahgunaan senjata tajam, hingga balap liar. Selain itu, praktik main hakim sendiri dan penyebaran informasi tidak benar dinilai berpotensi memperbesar persoalan sosial apabila tidak ditangani secara tepat.

Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat bagi berlangsungnya aktivitas pemerintahan, perekonomian, dan kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan warga agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, menghindari provokasi, serta menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah.

Dari unsur kepolisian, AKP Bambang Agus Saptono yang mewakili Kapolres Bolmong menyatakan kesiapan meningkatkan patroli dan razia, termasuk menindak pelanggaran terkait minuman beralkohol, perjudian, senjata tajam, dan balap liar. Kepolisian juga menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai hukum.

Dukungan terhadap langkah tersebut disampaikan Danramil 1303-11/Lolak Kapten Arm Petrus Bambang, DS., yang hadir mewakili Dandim 1303/Bolmong. Ia menegaskan kesiapan jajaran Kodim untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan Satpol PP dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Menurutnya, peran TNI tidak hanya berada pada dukungan pengamanan, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan teritorial.

“Babinsa merupakan ujung tombak TNI AD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kami akan terus mengoptimalkan komunikasi sosial untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menaati hukum, menjaga kerukunan, tidak membawa senjata tajam di luar peruntukannya, serta tidak mudah terpengaruh provokasi. Kami ingin setiap persoalan dapat diselesaikan dengan kepala dingin melalui musyawarah, bukan kekerasan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya kerja bersama seluruh unsur, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, lembaga penegak hukum hingga masyarakat. Rapat koordinasi berakhir pukul 13.27 WITA.(Farisa)