PURWAKARTA — Ketegasan harus ditunjukkan. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, tidak tinggal diam ketika melihat kelalaian fatal Sekretaris Dewan (Sekwan) beserta jajarannya.
Dalam sebuah insiden yang memanas, Ricky dengan tegas menegur keras Sekwan dan sejumlah staf DPRD Purwakarta. Penyebabnya sepele tapi fatal: format surat pernyataan sikap hasil kesepakatan aksi bersama gabungan serikat buruh berantakan dan penuh kesalahan teknis.
Akibat kecerobohan itu, proses sakral penandatanganan surat pernyataan bersama terpaksa tertunda berjam-jam. Padahal di luar gedung, para buruh sudah menunggu kepastian dan bentuk tanggung jawab DPRD atas aspirasi mereka.
Melihat hal itu, Ricky langsung “naik pitam”. Sebagai pimpinan Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat dan ketenagakerjaan, ia menilai kelalaian administrasi seperti ini adalah bentuk pelecehan terhadap perjuangan buruh.
“Ini soal marwah lembaga dan kepercayaan publik. Masa surat sepenting ini masih salah format? Kinerja seperti ini tidak bisa dibiarkan!” tegas Ricky di hadapan Sekwan dan staf yang menangani dokumen.
Ricky menegaskan, DPRD tidak boleh menjadi penghambat aspirasi rakyat. Justru harus menjadi garda terdepan dalam mengawal dan menuntaskan. Keterlambatan beberapa jam karena kesalahan internal adalah bukti lemahnya koordinasi dan rendahnya profesionalisme di sekretariat dewan.
Langkah keras Ricky mendapat dukungan. Banyak yang menilai tindakan itu sudah tepat. Pimpinan harus berani menegur ketika anak buah bekerja tidak sesuai standar, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
Insiden ini menjadi tamparan keras bagi Sekretariat DPRD Purwakarta. Jangan sampai, karena kelalaian teknis, suara buruh yang sudah diperjuangkan justru terabaikan. (Team)