Antrean BBM di Kotamobagu Dipantau, TNI-Polri Cek Tiga SPBU
KOTAMOBAGU – Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah bersama TNI dan Polri melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU, Kamis (03/09/2026).
Pemantauan dilakukan setelah apel kesiapan yang berlangsung pukul 15.30 Wita. Kegiatan tersebut melibatkan unsur Pemerintah Kota Kotamobagu, Kodim 1303/Bolmong, Polres Kotamobagu dan Dinas Perhubungan.
Dari unsur Kodim 1303/Bolmong, kegiatan diwakili Pasi Intel Kodim 1303/Bolmong Kapten Inf Muyassir, S.I.P. Sementara Pemkot Kotamobagu diwakili Asisten II Sekretaris Daerah Noval C. Manoppo dan Dinas Perhubungan Marham A. Tungkagi.
Tim memeriksa tiga SPBU di Kecamatan Kotamobagu Timur, yakni SPBU Kotobangon, SPBU Moyag dan SPBU Matali. Selain memantau kondisi antrean, tim berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk mempercepat pelayanan. Salah satu langkah yang diimbau adalah pembatasan sementara pengisian Pertalite maksimal 25 liter untuk setiap kendaraan.
Berdasarkan informasi hasil pemantauan, antrean dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya kenaikan harga BBM eceran yang disebut mencapai Rp20.000 per liter. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat memilih membeli BBM di SPBU.
Faktor lainnya adalah adanya informasi mengenai kendala sistem yang menyebabkan pasokan BBM pada 29–31 Agustus 2026 tidak sesuai dengan pengajuan masing-masing SPBU. Dari pengajuan 24.000 liter, pasokan yang diterima disebut sekitar 16.000 liter. Kondisi tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM, terutama Pertalite.
Saat dikonfirmasi, Kapten Inf Muyassir mengatakan TNI bersama unsur terkait melakukan pemantauan untuk mendapatkan gambaran kondisi secara langsung.
“Kami tidak ingin hanya melihat persoalan dari jauh. Dengan turun langsung, kondisi sebenarnya dapat diketahui dan dikoordinasikan bersama sehingga langkah penanganannya lebih tepat,” ucap Kapten Inf Muyassir.
Menurutnya, penanganan antrean membutuhkan koordinasi seluruh pihak, termasuk pengelola SPBU dan pihak Pertamina.(Farisa)