Video Viral Anggota DPRD Bitung di Bali Picu Kritik Publik, Pimpinan Partai Pilih Tidak Menanggapi
BITUNG, Indo-news.id—Viralnya video yang menampilkan tiga anggota DPRD Kota Bitung saat berada di Bali memicu perhatian publik.
Dalam video yang beredar luas di media sosial tersebut, para wakil rakyat itu terlihat berjoget dalam suasana santai yang diduga berada di luar agenda resmi kedinasan.
Peristiwa ini kemudian memunculkan pertanyaan terkait etika pejabat publik, sekaligus mendorong masyarakat untuk menunggu sikap resmi dari pimpinan partai masing-masing.
Namun hingga Rabu 29 April 2026, dua pimpinan partai besar di Kota Bitung memilih untuk tidak memberikan tanggapan.
Ketua DPC PDIP Kota Bitung, Geraldi Mantiri, serta Ketua Harian DPD II Partai Golkar Bitung, Erwin Wurangian, tidak merespons konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp oleh wartawan.
Sikap bungkam ini justru menambah sorotan publik terhadap kasus yang tengah menjadi perbincangan hangat tersebut.
Pemerhati Kota Bitung, Sany Kakauhe, mengaku prihatin dengan tidak adanya respons dari pimpinan partai.
Ia menilai, sebagai organisasi politik yang menaungi para anggota DPRD, partai memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan klarifikasi maupun tindakan terhadap kadernya yang menjadi sorotan publik.
“Saya sangat menyayangkan sikap diam dari pimpinan partai. Masyarakat tentu menunggu penjelasan atau setidaknya sikap tegas terkait video yang sudah viral ini,” ujar Sany Kakauhe, Rabu (29/4/2026)
Meski demikian, Sany berharap pimpinan partai tetap mengambil langkah evaluasi internal.
Menurutnya, meskipun aktivitas tersebut dilakukan di luar agenda kerja resmi, status mereka sebagai pejabat publik tidak bisa dilepaskan begitu saja.
Ia menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota DPRD akan selalu menjadi perhatian masyarakat.
“Mereka adalah pejabat publik. Walaupun di luar jam kerja, tetap harus menjaga etika dan citra sebagai wakil rakyat. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.
Kasus ini juga kembali mengangkat isu tentang batasan perilaku pejabat publik di ruang privat dan publik.
Di era digital saat ini, di mana setiap aktivitas dapat dengan mudah direkam dan disebarkan, standar etika menjadi semakin tinggi.
Masyarakat tidak hanya menilai kinerja formal, tetapi juga perilaku sehari-hari yang dianggap mencerminkan integritas seorang pejabat.
Sejumlah warga Bitung yang ditemui juga menyampaikan harapan agar partai politik tidak menutup mata terhadap persoalan ini.
Mereka menilai, transparansi dan ketegasan sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa posisi sebagai wakil rakyat membawa tanggung jawab besar, tidak hanya dalam menjalankan tugas legislasi, tetapi juga dalam menjaga perilaku dan etika di tengah masyarakat.
Sikap pimpinan partai dalam menyikapi kasus ini pun dinilai akan menjadi tolok ukur komitmen terhadap disiplin kader dan integritas politik di Kota Bitung.
