Wali Kota Hengky Honandar Hadiri Rakor TPAKD Nasional Bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta
JAKARTA, Indo-news.id— Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan bergengsi ini dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Rakor tersebut merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi nasional dalam mempercepat akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh daerah.
Presiden Prabowo dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor keuangan dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, menyampaikan bahwa kehadirannya dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bitung untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui perluasan akses keuangan yang lebih inklusif dan mudah dijangkau.
“Kami di Bitung menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat harus dimulai dari kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara adil dan merata. Karena itu, kami mendukung penuh arahan Bapak Presiden untuk mempercepat akses keuangan di seluruh lapisan masyarakat,” ujar Hengky Honandar.
Hengky Honandar menambahkan, Pemerintah Kota Bitung telah menjalankan berbagai inisiatif untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan kelompok usaha kecil di tingkat kelurahan, salah satunya melalui kemitraan dengan lembaga keuangan daerah dan program literasi keuangan masyarakat.
“Bitung memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan industri kreatif. Dengan dukungan akses keuangan yang kuat, kami optimistis sektor-sektor ini akan tumbuh lebih cepat dan menciptakan lapangan kerja baru,” jelasnya.
Hengky juga menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo menjadi dorongan penting bagi seluruh kepala daerah untuk bekerja lebih cepat dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat dan berdaya saing.
“Kami akan menindaklanjuti hasil Rakor ini dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan agar setiap warga Bitung dapat menikmati manfaat dari sistem keuangan nasional,” ujarnya.
Rakor TPAKD tahun 2025 ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam mempercepat agenda keuangan inklusif, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan mendukung target nasional pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
