banner kpu

Stenly Tumetel Warga Manembo nembo Apresiasi KPU Bitung

0

BITUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung menuai apresiasi dari masyarakat atas sejumlah kegiatan yang dilaksanakan selama proses tahapan Pilkada.

Apresiasi itu dikatakan Stenly Tumetel salah satu warga kelurahan Manembo nembo, kecamatan Matuari, Kota Bitung.

Menurut Tumetel, KPU sebagai penyelenggara sangat terbuka dan transparan dalam setiap proses dan tahapan Pilkada. Salah satunya kata dia, pada saat pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.

“Dibandingkan Pilkada lalu yang dilaksanakan tertutup tetapi kali ini dilakukan secara terbuka. Ini bukti nyata bahwa KPU Bitung sangat netral dalam melaksanakan tugasnya,” ungkap Stenly Tumetel.

Lebih lanjut kata dia, walaupun jumlah massa yang dibatasi karena lokasi yang terbatas, namun dengan dilaksanakan rapat pleno terbuka tersebut, masyarakat bisa menyaksikan secara langsung walaupun hanya dari luar kantor KPU Bitung.

“Ini hal baru. Dan saya nilai KPU Bitung benar-benar transparan dalam rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon,” katanya.

Dirinya pun berharap agar KPU Bitung kedepannya akan tetap melaksanakan tugas sebagai penyelenggara tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

“Harapannya KPU tetap pada tugas pokok sebagai penyelenggara dan menjaga netralitasnya serta bekerja sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Liaison Officer Hengky Honandar dan Randito Maringka, Ramlan Mangkialo beri penjelasan terkait pemberitaan sejumlah media terkait kesepakatan bersama antara (LO) pasangan calon, KPU, Bawaslu dan Polres.

Jumlah kesepakatan pencabutan nomor urut dan deklarasi kampanye damai pasangan calon Hengky Honandar dan Randito Maringka sudah sesuai mekanisme yang ada.

Hal itu disampaikan Liaison Officer (LO) Ramlan Mangkialo kepada sejumlah wartawan di Madidir Weru, Kec. Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Rabu, 24/09/2024).

Menurut Ramlan, persiapan pencabutan nomor urut pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar dan Randito Maringka telah berjalan dengan baik, sebagaimana disepakati dalam serangkaian rapat yang diselenggarakan oleh KPU.

“Sebelumnya kami sudah melakukan Rapat-rapat membahas berbagai hal teknis terkait acara pencabutan nomor urut dan deklarasi kampanye damai,” katanya.

Ia menjelaskan, salah satu hasil kesepakatan yang dicapai adalah terkait penempatan kursi bagi para pendukung pasangan calon di dua tenda, yakni tenda sebelah kiri dan sebelah kanan.

Pasangan calon GM – Win memilih terlebih dahulu tempat duduk di sebelah kiri, sehingga secara otomatis pasangan calon HH – RM dan pendukungnya ditempatkan di sebelah kanan,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi yang dilakukan sebelumnya, sempat direncanakan pencabutan nomor urut dan deklarasi kampanye damai akan diadakan di hari yang berbeda. Namun, instruksi dari KPU Provinsi memutuskan bahwa kedua acara tersebut dilaksanakan serentak dengan waktu yang berbeda.

“Setelah rapat terakhir pada hari Minggu, disepakati jumlah maksimal massa yang hadir adalah 400 orang per pasangan calon, dan KPU telah menyiapkan konsumsi bagi 400 orang tersebut,” jelasnya.

Lanjut Ramlan, sebelum pencabutan nomor urut dilakukan, kedua pasangan calon dipanggil oleh KPU untuk memeriksa undian nomor urut yang akan dipilih.

“Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, pasangan calon HH – RM yang mendaftar pertama kali pada tanggal 28 menjadi pasangan yang pertama mencabut nomor undian. Semua proses pencabutan nomor urut disepakati bersama oleh para LO dan disaksikan oleh Bawaslu serta KPU,” kata Ramlan.

Terkait dengan jumlah massa yang hadir di GOR, Ramlan menegaskan bahwa jumlah massa pendukung HRM tidak mencapai 400 orang, seperti yang diketahui dari jumlah konsumsi yang diambil.

“Pada malam hari itu, masih ada jatah konsumsi HH – RM yang cukup banyak, sehingga menurut saya masa pendukung yang datang tidak sampai dengan jumlah 400 orang ” ungkap Ramlan, yang menambahkan bahwa pengambilan konsumsi tersebut didokumentasikan oleh KPU.

Ia menambahkan, “Proses pencabutan nomor urut berjalan lancar sesuai kesepakatan bersama dan diawasi oleh Bawaslu serta KPU, sehingga memastikan transparansi dan keadilan dalam acara tersebut,” tambahnya mengakhiri.(Paulus Marinu)