Solidaritas ASN Peduli Gelar Aksi Demo di Depan Kantor Walikota Bitung
BITUNG — Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung yang tergabung dalam Solidaritas ASN peduli menggelar aksi demo damai di depan Kantor Walikota Bitung, Kamis (13/6/2024).
Aksi itu buntut kekecewaan terhadap hak para ASN di Kota Bitung yang kini belum juga dibayarkan.
“Kami hanya meminta kejelasan terkait hak Tunjangan Hari Raya/THR (gaji 14 Tahun 2024) bagi ASN yang non Muslim, Tunjangan Perbaikan Penghasilan/TPP selama 2 Bulan (April dan Mei 2024), Gaji 13 Tahun 2024, 50% Sertifikasi Guru Tahun 2023, Insentif Tutor Pendidikan Kesetaraan tahap 2 Periode Juli s/d Desember 2023,” ungkap para ASN.
Mirisnya tuntutan para ASN tersebut tak digubris sedikitpun oleh Rudy Theno selaku Ketua TPAD dan Franky Sondakh selaku Ketua BKAD. Keduanya lebih memilih berdiam diri diruangan masing-masing.
Setelah menyampaikan orasinya di depan Kantor Walikota, solidaritas ASN peduli menuju kantor DPRD Kota Bitung untuk bertemu dengan para wakil rakyat.
Tiba di kantor DPRD, solidaritas ASN peduli diterima Wakil Ketua DPRD Kota Bitung, Keegan Kojoh, Nabsar Badoa, Ketua Komisi II, Erwin Wurangian, Ketua Komisi III, Ramlan Ifran dan anggota Pansus, Alexander Wenas.
Setelah mendengar keluhan sejumlah ASN, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung langsung memberikan tanggapan dengan langsung menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kaban BKAD.
“Secepatnya kita jadwalkan RDPU dengan Kaban BKAD. Ini bagian dari tugas dari DPRD untuk meminta keterangan dari pemerintah,” ujar Keegan dihadapan para ASN.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Bitung, Ramlan Ifran menyesalkan perilaku Kaban BKAD, Franky Sondakh. Pasalnya pertanyaan itu sudah ia sampaikan pada tanggal 6 Mei 2024 lalu, namun tidak ada jawaban dari Franky Sondakh.
“Catat ya teman-teman, kami saja selaku anggota DPRD yang mempunyai hak untuk meminta informasi itupun tak digubris, apalagi teman-teman,” ujar Ramlan Ifran dihadapan sejumlah ASN.
Senada dengan Ramlan Ifran, Alexander Wenas juga mendorong pimpinan DPRD untuk segera menjadwalkan RDPU dengan pemerintah.
“Saya kira jangan lama-lama pimpinan, segera dan secepatnya jadwalkan RDPU,” tegas Alexander Wenas.(Paulus Marinu)