Pemkot Gorontalo dan Pemkab Minut Tandatangani Kesepakatan Tata Kelola PBJ dan Pelayanan Publik
MINUT_Pemerintah Kota Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik.
Dokumen Kesepakatan Bersama ditandatangani langsung oleh Bupati Minahasa Utara Joune Ganda dan Walikota Gorontalo Marten Taha, di Kantor BSG Pusat Manado, Senin (05/02/24).
Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman antar pemerintah daerah, menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan,mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Walikota Gorontalo Marten Taha dalam sambutannya, menyampaikan bahwa dirinya mengikuti terus terkait keberhasilan tata kelola
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
“Atas keberhasilan Pemkab Minut tersebut, sehingga saya menginstruksikan kepada jajaran Pemerintah Kota Gorontalo untuk menimba ilmu di Kabupaten Minahasa Utara,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Minut Joune Ganda mengapresiasi dan merespon baik maksud dan tujuan dari Pemerintah Kota Gorontalo, karena kerjasama ini juga merupakan salah satu program dari LKPP, yaitu memberikan pendampingan bagi daerah lain.
“Saat ini, UKPBJ Minahasa Utara sudah level 3 Proaktif. Kami juga mempunyai target UKPBJ level 4 Strategis, dimana salah satu indikatornya adalah memberikan fungsi pendampingan kepada daerah lain,” ujarnya.
Setelah penandatanganan kerjasama ini, selanjutnya akan dilakukan penandatanganan kerjasama antara Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Gorontalo dan Bagian Pengadaan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang akan dilaksanakan pada Selasa 6 Februari 2024 bertempat di Kantor Bupati Minahasa Utara.
Turut hadir mendampingi Bupati Joune Ganda dalam penandatanganan tersebut, Asisten II, Drs Alan Mingkid, Kaban Keuangan Carla Sigarlaki, Kabag Pemerintahan, Kabag ULP, Kabag Hukum dan Kabag protokol.
