Kritisi Angka Pengangguran, Cindy Wurangian Uji Tiga Indikator Nyawa APBD

0

SULUT – Tingkat pengangguran di Sulut yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, jadi perhatian anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut.

Anggota Banggar Cindy Wurangian pertanyakan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) capaian pertumbuhan ekonomi, serta angka kemiskinan Sulut sepanjang Tahun 2025.

Ini dikatakan Cindy Wurangian saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemprov Sulut, Selasa, (7/72026).

Menurut Cindy Wurangian yang juga Ketua Fraksi Golkar, ada tiga indikator ekonomi krusial yang jadi pekerjaan rumah besar Pemprov Sulut.

“Tiga indikator ini adalah nyawa APBD. Kalau PAD seret, ekonomi melambat, dan kemiskinan stagnan, berarti program yang kita biayai perlu dievaluasi ulang,” tegasnya.

Dikatakannya, pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD tidak boleh berhenti pada opini BPK.

DPRD wajib menelisik program mana yang berhasil menaikkan PAD, mana yang gagal menggenjot pertumbuhan, dan mana yang belum menurunkan kemiskinan.

Ia menyoroti tingkat pengangguran di Sulut yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Yang menjadi sorotan penting tingkat pengangguran di Sulut lebih tinggi dari nasional. Ini alarm merah. APBD 2025 sudah digelontorkan, tapi lapangan kerja belum kebuka maksimal,” ujarnya.

Anggota DPRD Sulut Dapil Bitung-Minut ini pertegas, data pengangguran itu kontradiktif dengan misi peningkatan daya saing daerah.

“Jika investasi dan program ekonomi tidak menyerap tenaga kerja lokal, maka APBD kehilangan arah,”ungkapnya.

Ia juga meminta TAPD Pemprov Sulut menyajikan data perbandingan target dan realisasi secara transparan.

“Indikator perbandingan harus jelas. Programnya apa harus diganti atau dilanjutkan yang sudah ada,”pinta Cindy.

Lanjuta kata Cindy Wurangian, DPRD Sulut akan bersikap tegas di APBD 2026.

“Program yang indikatornya gagal akan dicoret atau diganti skemanya. Program yang berhasil akan dilanjutkan dengan alokasi lebih besar,”ungkapnya.

Ditegaskannya, anggaran harus diukur dari hasilnya, PAD naik berapa persen, pertumbuhan ekonomi tembus berapa, kemiskinan turun berapa poin dan pengangguran terserap berapa orang.