Wali Kota Adi Wibowo Percepat Reformasi Birokrasi, 138 Pejabat Dilantik untuk Akselerasi Pelayanan Publik
Kota Pasuruan, indo-news.id – Komitmen kuat dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berdaya saing kembali ditegaskan Pemerintah Kota Pasuruan. Melalui pelantikan 138 pejabat lintas sektor di Gedung Kesenian Kota Pasuruan, Kamis (30/04/2026), Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menunjukkan langkah nyata dalam mempercepat reformasi birokrasi.
Pelantikan yang mencakup Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas hingga Kepala Puskesmas ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkot Pasuruan dalam memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota M. Nawawi dan Ketua DPRD Kota Pasuruan M. Toyib, yang memberikan dukungan penuh terhadap langkah penataan birokrasi tersebut.
Dalam arahannya, Mas Adi menegaskan bahwa rotasi jabatan dilakukan secara objektif dan berbasis sistem, dengan memanfaatkan e-Mutasi yang terintegrasi langsung dengan Badan Kepegawaian Negara.
“Semua penempatan jabatan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Khusus Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, kami melibatkan Pansel Independen. Jika sistem di BKN memberikan ‘lampu merah’ atau tidak menyetujui, maka pelantikan tidak akan pernah terjadi,” tegasnya.
Sejumlah pejabat strategis yang mengisi posisi baru antara lain Rudiyanto sebagai Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan SDM; Ir. Sahari Putro sebagai Kepala DP3AKB; Ir. Yudie Andi Prasetya sebagai Kepala Dinas Sosial; Siti Rochana sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Lucky Danardono sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; serta Kokoh Arie Hidayat sebagai Kepala Bapperida.
Selain itu, Faishal Nizarsyah menjabat Sekretaris Inspektorat, Muhammad Faruq sebagai Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda, Meirina Gina Adriana sebagai Kabid Statistik Diskominfotik, Itfi Effendi sebagai Inspektur Pembantu Khusus, serta Drs. Agus Andrijono sebagai Kepala Bidang Aset BPKA, bersama pejabat lainnya.
Wali Kota juga menekankan tiga pilar utama dalam transformasi birokrasi, yakni Tour of Duty, Merit System, dan Learning by Doing, sebagai fondasi dalam membangun ASN yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan.
Terkait jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang masih kosong, Mas Adi memastikan proses pengisian akan dilakukan secara terbuka dan profesional, dengan mekanisme seleksi terbuka (open bidding). Untuk sementara, posisi tersebut akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
“Proses seleksi Sekda akan digelar secara terbuka dan transparan. Siapa pun yang memenuhi syarat silakan berkompetisi secara sehat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Kota Pasuruan,” pungkasnya.
Langkah strategis ini diharapkan menjadi energi baru bagi birokrasi Pemkot Pasuruan untuk bergerak lebih cepat, responsif, dan inovatif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. (Koko)