Bupati Pasuruan Dorong Tata Kelola Dana Desa Lebih Efektif dan Berdampak Nyata
Kota Pasuruan, indo-news.id – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa (DD) yang akuntabel dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo (Mas Rusdi) saat menghadiri Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Hotel Ascent Premiere, Kota Pasuruan, Kamis (30/04/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat pemahaman para Kepala Desa terkait pentingnya transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran desa.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin, serta Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat.
Dalam arahannya, Mas Rusdi menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan dari tingkat pusat hingga desa agar pelaksanaan pembangunan berjalan selaras dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Program dari pusat sampai desa harus linear dan selaras. Jika semua sejalan, manfaatnya akan nyata. Desa harus jeli mengambil peluang dari sinkronisasi program prioritas tahun ini agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Mas Rusdi.
Ia juga menegaskan perlunya peningkatan peran camat dalam melakukan pengawasan langsung terhadap penggunaan Dana Desa di wilayah masing-masing.
“Camat harus aktif. Monitoring tidak boleh berhenti di atas kertas laporan saja, tapi harus dipastikan programnya benar-benar sampai ke tangan masyarakat dan berfungsi,” tegasnya.
Sementara itu, Mukhamad Misbakhun menyoroti perubahan fokus kebijakan Dana Desa tahun ini yang lebih diarahkan pada penguatan ketahanan pangan lokal.
Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin dalam pengelolaan keuangan negara.
“Dana Desa adalah uang negara. Pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin menekankan bahwa transparansi sejak tahap perencanaan hingga pelaporan merupakan kunci utama dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.
“Kami hadir untuk memastikan desa mampu mengelola anggaran secara profesional dan berorientasi pada hasil. Transparansi adalah kunci utama,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemerintah desa di Kabupaten Pasuruan semakin memahami pentingnya pengelolaan Dana Desa yang tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Koko)