Perkuat Kapasitas Fiskal Daerah, Plt Bupati Sitaro Temui Dirjen Bina Keuangan Kemendagri
Dorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik
JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, SE, MM, terus berupaya memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Komitmen tersebut ia tunjukkan melalui audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri, A. Fatoni, di Gedung H Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Pertemuan yang turut dihadiri Direktur Perencanaan Anggaran Daerah itu menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Sitaro untuk menyampaikan berbagai kebutuhan strategis daerah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan kapasitas fiskal, pengelolaan keuangan, serta dukungan terhadap program-program prioritas pembangunan.
Dalam audiensi tersebut, Heronimus Makainas memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah kepulauan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Ia juga mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, Pemkab Sitaro juga melakukan konsultasi terkait perencanaan anggaran daerah dan langkah-langkah optimalisasi pengelolaan keuangan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, memberikan berbagai masukan terkait tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Audiensi ini diharapkan semakin memperkuat hubungan koordinatif antara Pemerintah Kabupaten Sitaro dan Kementerian Dalam Negeri, sekaligus membuka peluang dukungan yang lebih besar terhadap berbagai program pembangunan di Kabupaten Sitaro.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Sitaro menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan penguatan fiskal daerah sebagai fondasi penting untuk mendorong pembangunan dan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
