SULUT – Waspada kecurangan politik uang dan kerawanan pengerahan masa di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sulut di H Minus satu pencoblosan perketat patroli.
Saat ini sudah masuk masa tenang pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut terus lakukan pengawasan selama masa kampanye. Untuk pastikan semua berjalan sesuai ketentuan yang ada.
Total personil yang diturunkan awasi dan patroli berjumlah 18.057 petugas.
Dengan rincian, 7.532 personil Kepolisian Polda Sulut dan pengawas Bawaslu dilapangan 10.500 orang.
Segala upaya pun dilakukan Bawaslu Sulut. Advokasi, imbauan, pendidikan politik, pencegahan, sampai penindakan jika melanggar.
“Syukur setelah usai kampanye, prediksi IKP tidak terjadi. Meski di medsos luar biasa antar pendukung saling berdebat. Tapi semuanya selesai. Dan sekarang sudah masa tenang,” ungkapnya.
“Yang patut disyukuri Sulut tetap aman. Mudah-mudahan di hari H pencoblosan, situasi kondusif ini terus terjaga,” jelasnya.
Ardiles mengurai tugas pengawasan yang wajib mereka lakukan dari tingkat provinsi sampai TPS.
“Yang mengawasi kalau dari seputaran jajaran di Bawaslu hanya lima orang ditambah sekretariat untuk provinsi, tiga orang tambah sekretariat di kabupaten/kota, jadi ada 45 orang di kabupaten/kota,”jelasnya.
Penuturan Ardiles Mewoh, personil pengawas dilapangan 10.500 orang dimana untuk kecamatan cuma tiga orang tiap satu kecamatan. Sulut sendiri ada 171 kecamatan berarti ada 513 orang.
“Sedangkan di kelurahan/desa cuma ada 1 orang di tiap kelurahan/desa sementara ada 1838 kelurahan/desa di Sulut. Hanya ada 1 orang pengawas pemilu tiap TPS dan jumlah TPS di Sulut 8240,”lugasnya.
Sementara itu, Polda Sulawesi Utara memetakan sebanyak 1.551 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sulawesi Utara kategori rawan.
Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudhiawan mengatakan, dari 8240 TPS di Bumi Nyiur Melambai, 1.551 kategori rawa berdasarkan potensi.
1.551 TPS di Sulawesi Utara Kategori Rawan, Polda Sulut Kerahkan 7 Ribuan Personel
Potensi dimaksud, di antaranya, rawan politik uang, isu SARA, kampanye negatif, kampanye hitam, gesekan antar kelompok.
“Itu berdasarkan pemetaan analisa intelejen serta pengalaman Pemilu sebelumnya,” ujar Yudhiawan.
Selain itu, ada tujuh TPS yang perlu diberi perhatian khusus. Misalnya TPS di rumah sakit.
Untuk mengamankan Pemilu, Polda Sulawesi Utara mengerahkan 7.532 personel.
“Khusus TPS rawan, dua polisi dan empat tenaga linmas,” kata Kapolda
