Bupati Berang!!, Jajaran Pejabat di Dikbud Boltim Akan Dievaluasi
BOLTIM — Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto S.Sos, M.Si, mengultimatum akan melakukan evaluasi terhadap jajaran pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Boltim.
Hal ini ditegaskan Bupati, menyusul belum terlaksananya kegiatan yang ada di Dikbud Boltim melalui Bidang Pendidikan Non Formal Informal (PNFI).
Bupati menegaskan, bahwa dirinya tak segan-segan akan melakukan evaluasi terhadap pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), apabila terdapat satuan kerja yang tidak maksimal dalam menjalankan kinerja, seperti yang terjadi di Dikbud Boltim.
“Kalau ada SKPD yang menyisakan anggaran untuk dijadikan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada suatu kegiatan, maka pimpinan sampai bawahannya tidak bekerja dengan maksimal. Hal ini perlu saya tegaskan akan melakukan evaluasi terutama pada Kepala Dinas (Kadis) ataupun Kepala Bidang (Kabid) nya,” kata Bupati.
Bupati mengatakan, bahwa tidak seharusnya ada kegiatan, lantas tidak dijalankan dengan benar. Apalagi anggaran yang sudah tertata kemudian dijadikan Silpa untuk dianggarkan kembali di tahun depan.
“Pada prinsipnya apabila ada Silpa di satuan kerja, maka pasti pimpinan maupun bawahan tidak bekerja dengan maksimal. Konsekuensinya saya akan evaluasi apabila ada program kegiatan kemudian menyisakan Silpa,” tegasnya.
Menanggapi penegasan itu, Anggota DPRD Boltim, Samsudin Dama, mendukung atas apa yang disampaikan oleh Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto.
Menurut Samsudin, sudah seharusnya semua pimpinan maupun bawahan di satuan kerja menunjukkan kinerja yang maksimal.
“Jadi mengenai anggaran yang sudah ditata berdasarkan kegiatan, wajib untuk dilaksanakan. Nah kalau ada Silpa dalam suatu kegiatan, pasti kinerja dari satuan kerja tidak maksimal. Sudah selayaknya pak Bupati tegas dalam perihal kinerja karena itu merupakan komitmen beliau dalam membangun daerah Boltim,” tegas Dama.
Sementara itu, Kepala Dikbud Boltim Yusri Damopolii S.Pd MM, mengenai penegasan Bupati Boltim tersebut, mengaku, bahwa program yang melekat di Bidang PNFI sedianya akan tetap dilanjutkan hingga berakhirnya tahun anggaran 2022.
Sebab, selain anggaran telah dialokasikan untuk pelaksanaan program, sebagian besar peserta paket kesetaraan sudah mulai mengikuti proses belajar mengajar.
“Insya Allah program kegiatan akan tetap jalan sampai akhir tahun. Kami tinggal merampungkan kembali Daftar pokok pendidik (Dapodik) yang menjadi dasar penetapan SK. Karena nama-nama peserta program penyetaraan paket A,B, dan C, nantinya yang akan di SK kan oleh pak Bupati,” kata Yusri.
Sekedar diketahui, pelaksanaan program kesetaraan paket dilaksanakan sebanyak 18 kali pertemuan dalam satu semester. Peserta didik diberikan biaya akomodasi transportasi sebesar Rp 100.000 per siswa, sehingga dalam satu semester, per siswa menerima Rp 1.800.000. Jika dihitung besaran target siswa yakni 2000 peserta maka akan memakan anggaran Rp 3,6 miliar atau setara satu semester di Tahun 2022.
Penulis : Budi S Mamonto