Stefanus BAN Liow Dorong Penguatan BULD Lewat Buku Benang Kusut Regulasi Daerah
YOGYAKARTA, Indo-news.id – Persoalan disharmonisasi peraturan daerah yang berpotensi menghambat kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Upaya mengurai persoalan tersebut dituangkan dalam sebuah karya literasi berjudul Benang Kusut Regulasi Daerah: Mengurai Disharmonisasi Hukum dan Menegaskan Peran Strategis Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Harmonisasi Nasional.
Buku karya GKR Hemas, Stefanus BAN Liow, dan Rianda Dirkareszha tersebut dibedah sekaligus diluncurkan dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor DPD RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).
Peluncuran dan bedah buku ini menjadi momentum penting untuk memperluas pemahaman mengenai persoalan regulasi daerah sekaligus mempertegas posisi strategis Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dalam menjaga keselarasan produk hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa reformasi telah membawa angin desentralisasi ke seluruh penjuru Indonesia.
Otonomi daerah pun menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia karena memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Namun, menurutnya, perkembangan otonomi daerah juga menghadirkan tantangan tersendiri.
Lahirnya ribuan peraturan daerah tidak jarang memunculkan persoalan baru, mulai dari aturan yang saling bersinggungan, tumpang tindih, hingga berbenturan dengan kebijakan nasional.
GKR Hemas menegaskan bahwa disharmonisasi regulasi tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan teknis-administratif.
Lebih dari itu, persoalan tersebut menyentuh aspek mendasar dalam kehidupan masyarakat, terutama menyangkut kepastian hukum, iklim usaha, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Ketidakselarasan aturan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan, memperumit pelayanan publik, bahkan menciptakan hambatan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Karena itu, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan penting untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan dalam satu arah tanpa menghilangkan kewenangan dan karakteristik daerah.
Sementara itu, Ketua BULD DPD RI, Ir. Stefanus BAN Liow, MAP, menjelaskan bahwa kehadiran BULD sebagai alat kelengkapan DPD RI bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan.
Sebaliknya, BULD memiliki peran strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Melalui fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah yang telah berlaku, BULD berupaya mengidentifikasi berbagai persoalan regulasi sekaligus mendorong terciptanya harmonisasi hukum.
Menurut Stefanus, semangat otonomi daerah harus tetap dijaga agar tidak berkembang menjadi fragmentasi hukum yang justru menyulitkan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat.
Pada saat bersamaan, kepentingan serta keadilan bagi daerah juga harus tetap diperhatikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Buku ini disusun sebagai upaya mendokumentasikan dinamika legislasi daerah secara komprehensif.
Pembahasannya mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kerangka teoretis harmonisasi hukum, kedudukan dan kewenangan BULD dalam sistem ketatanegaraan, hingga sejumlah studi kasus konkret yang berkaitan dengan persoalan regulasi di daerah.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian dalam pembahasan buku tersebut meliputi pemerintahan desa, pengelolaan sampah, serta tata ruang wilayah.
Ketiga sektor ini memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga membutuhkan dukungan regulasi yang jelas, konsisten, dan tidak saling bertentangan.
Menariknya, penyusunan buku ini memadukan kajian akademik dengan pengalaman empiris yang diperoleh dari hasil pemantauan BULD di berbagai provinsi.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai persoalan yang dihadapi daerah sekaligus menawarkan pemikiran dan solusi untuk memperkuat kelembagaan legislasi daerah.
Melalui penerbitan buku Benang Kusut Regulasi Daerah, GKR Hemas, Stefanus BAN Liow, dan Rianda Dirkareszha menghadirkan kontribusi pemikiran bagi pengembangan tata kelola regulasi di Indonesia.
Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi, pembentuk kebijakan, penyelenggara pemerintahan, serta seluruh pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pembangunan hukum nasional.
Lebih jauh, peluncuran buku tersebut diharapkan mendorong kesadaran bersama bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya diukur dari banyaknya kewenangan yang diberikan kepada daerah, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan regulasi yang berkualitas, harmonis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, penguatan peran BULD DPD RI menjadi salah satu bagian penting dalam membangun sistem legislasi yang mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah, sekaligus menjaga kepastian hukum serta memperkuat tata kelola pemerintahan dalam bingkai NKRI.
