Polres Bitung Pastikan Pertemuan Koalisi Masyarakat Sipil di DPRD Berjalan Aman dan Kondusif
BITUNG—Polres Bitung bersama Kodim 1310 Bitung dan Satrol Kodaeral VIII Bitung mengamankan jalannya pertemuan antara Koalisi Masyarakat Sipil Kota Bitung dengan jajaran Forkopimda, anggota DPRD, dan sejumlah kepala dinas di Kantor DPRD Kota Bitung, Kamis (11/9/2025).
Pertemuan ini berlangsung sejak pukul 09.15 WITA hingga 14.30 WITA, dihadiri langsung oleh Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Wakil Wali Kota Bitung, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Kota Bitung, Kapolres Bitung, serta jajaran instansi terkait.
Koalisi Masyarakat Sipil memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan isu-isu kesejahteraan masyarakat maupun pelayanan publik.
Adapun beberapa poin yang menjadi sorotan meliputi penetapan Upah Minimum Kota (UMK), kepesertaan dan layanan BPJS Ketenagakerjaan, mekanisme tripartit dalam menyelesaikan perselisihan tenaga kerja, operasional kapal penyeberangan KM Tude, serta penegakan hukum terhadap oknum aparat kepolisian yang dinilai bermasalah.
Seluruh tuntutan ini kemudian dibahas secara terbuka bersama para pejabat pemerintah dan wakil rakyat Kota Bitung.
Kabag Ops Polres Bitung, KOMPOL Karel Tangay, SH, mengungkapkan bahwa pihaknya menurunkan 216 personel untuk memastikan keamanan selama pertemuan berlangsung.
Dukungan juga datang dari Kodim 1310 Bitung, Satrol Kodaeral VIII Bitung, serta Satpol PP Kota Bitung.
“Kami memastikan kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Kehadiran aparat bukan untuk menghalangi aspirasi masyarakat, tetapi untuk memberikan rasa aman bagi semua pihak,” ujar KOMPOL Karel Tangay.
Pertemuan yang berjalan cukup dinamis itu ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama dalam menindaklanjuti isu-isu yang disuarakan masyarakat sipil.
Momen ini kemudian diakhiri dengan foto bersama antara perwakilan masyarakat, Forkopimda, dan seluruh unsur terkait.
Bagi masyarakat Kota Bitung, forum ini dinilai penting sebagai ruang dialog resmi yang mempertemukan pemerintah, legislatif, aparat keamanan, dan masyarakat sipil.
Dengan adanya wadah komunikasi ini, diharapkan masalah-masalah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga dapat segera ditindaklanjuti dengan solusi konkret.
