Hengky Honandar Ikuti Forum Strategis Nasional di Gedung MPR RI Terkait Perubahan Geopolitik Dunia
JAKARTA—Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, SE, menghadiri Sarasehan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Nusantara IV, Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5/2025), dengan mengangkat tema strategis “Perubahan Geopolitik Global dalam Peluang Menuju Indonesia Raya”.
Acara yang digelar dari pukul 12.00 hingga 18.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPIP, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, dan turut dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, akademisi, serta pejabat tinggi negara lainnya.
Forum ini menjadi wadah penting untuk mendiskusikan dampak dan peluang dari perubahan konstelasi geopolitik dunia terhadap masa depan pembangunan Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Hengky Honandar menegaskan bahwa forum seperti ini sangat relevan dan krusial bagi para kepala daerah dalam memahami posisi strategis Indonesia di tengah dinamika global.
Menurutnya, hanya dengan pemahaman yang mendalam serta komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang inklusif dan berdaya saing.
“Kita perlu merespons perubahan global dengan wawasan yang tajam dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Ideologi Pancasila harus menjadi kompas dalam merumuskan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” tegas Hengky.
Wali Kota Bitung juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan serta mengakselerasi pembangunan berkelanjutan.
Ia menyebut, kehadiran para pemimpin daerah dalam sarasehan ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak hanya terfokus pada pembangunan lokal, tetapi juga terlibat aktif dalam merespons isu-isu strategis global yang berdampak pada Indonesia secara keseluruhan.
Dengan keikutsertaan aktif dalam forum strategis BPIP, Pemerintah Kota Bitung memperlihatkan peran pentingnya dalam membentuk arah kebijakan yang lebih adaptif dan berakar pada semangat ideologi Pancasila, sekaligus mendukung visi Indonesia sebagai bangsa yang tangguh, inklusif, dan berdaulat.
