Matangkan Kesiapan Logistik Pilkada,KPU Sulut Gelar Rakor Pengadaan
SULUT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut dalam persiapan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pengadaan logistik.
Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan mengemukakan, rencana jenis logistik pada pengadaan tahap pertama meliputi: kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel kertas, segel plastik, sampul kertas biasa, sampul kertas kubus, dan alat kelengkapan TPS.
Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Logistik Tahap I Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Kamis (22/08/2024).
Ia menegaskan, acuan dalam pengadaan tahap pertama ialah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
“Acuan dari tahap satu ialah PKPU Nomor 1139 tahun 2024,” ujar Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan.
Ia pun menguraikan, pihaknya sudah melakukan evaluasi terkait rencana kebutuhan yang sudah dilakukan KPU kabupaten/kota, masih ada beberapa yang belum sesuai aturan, sehingga harus didiskusikan lagi agar tidak akan menemui masalah di kemudian hari.
“Bila ada masalah, harus dicarikan solusinya seperti yang sudah terjadi waktu tahun 2020 di tahap pertama ini, harus ada jalan keluarnya,” ungkap Poluan.
Lanjutnya, masalah pengadaan logistik terkait dengan delapan item yang terjadi di tahun 2020 diharapkan tidak akan terjadi lagi di tahun 2024. Sehingga para panitia pengadaan, kiranya dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan spesifikasinya.
Kenly Poluan pun menjelaskan, masalah pengadaan logistik terkait dengan delapan item yang terjadi di tahun 2020 diharapkan tidak akan terjadi lagi di tahun 2024. Ia pun berharap, para panitia pengadaan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan spesifikasinya.
“Saya berharap, pekerjaan yang dilakukan sejak membuat kotak suara maupun lainnya, harus diskusikan dengan baik, dan memperhatikan sumber daya yang ada, serta dukungan anggaran supaya pekerjaan yang dilakukan sesuai apa yang kita rencanakan,” imbuh Kenly Poluan.
