Ramlan Ifran Tegaskan Tidak Setuju Jika TPP Dihapus
BITUNG — Anggota DPRD Kota Bitung sekaligus Ketua Komisi III, Ramlan Ifran menanggapi sejumlah fakta pada Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah ASN yang melakukan aksi demo beberapa waktu lalu.
Salah satu yang disoroti oleh anggota Fraksi Partai NasDem tersebut ada soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Menurut Hi Olan, ditengah kerinduan ribuan ASN lainnya yang masih menunggu pembayaran TPP yang belum direalisasikan Pemkot Bitung sampai hari ini, tapi sudah ada OPD lain yang telah menikmati.
Hal itu sangat melukai perasaan teman-teman ASN yang sampai hari ini belum menerima TPP.
“Semua harus diperlakukan dengan sama. Jangan ada ASN yang menjadi paling spesial. Tindakan itu sangat menyakiti hati teman-teman ASN yang lain,” katanya kepada sejumlah media, Jumat (21/6/2024).
Apalagi kata Hi Olan, ada pernyataan dari salah salah satu pejabat yang mengusulkan agar sebaiknya TPP ditiadakan. Usulan itu bisa saja dilakukan untuk penghematan anggaran jika tujuannya baik.
Tetapi faktanya bagian keuangan sudah terima TPP bulan April dan muncul usulan agar TPP dihapuskan. Saya kira pernyataan itu keliru.
“Pernyataan itu saya kira tidak tepat. Bagaimana TPP mau dihapuskan sedangkan ada OPD lain yang sudah menikmati?,” ujar Hi Olan.
Namun saat ditanya apakah sebagai anggota DPRD akan menyetujui soal penghapusan TPP, dengan tegas Ramlan Ifran mengatakan tidak akan menyetujui.
Pasalnya menurut Hi Olan anggaran untuk TPP sudah ditata dalam APBD tahun 2024. Masih ada jalan lain untuk penghematan anggaran dari pada harus mengorbankan kesejahteraan pegawai.
“Hampir semua ASN tidak lagi menerima gaji secara utuh. Dan itu fakta. Merdeka (ASN_red) hanya bergantung dari TPP. Jika dihilangkan akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian keluarga para ASN itu sendiri,” ungkapnya.
Dirinya pun berharap antara eksekutif dan legislatif untuk duduk bersama mencari solusi sehingga persoalan cepat diselesaikan, dan semua hak ASN segera dan secepatnya dibayar.
“Dengan kondisi yang terjadi saat ini solusinya hanya satu, duduk bersama eksekutif dan legislatif saling terbuka untuk mencari solusi, agar persoalan ini tidak berkepanjangan,” tegas Hi Olan.(Paulus Marinu)