Kursi Kosong di Upacara Sumpah Pemuda Jadi Alarm Disiplin Pejabat
BITUNG, Indo-news.id — Sejumlah kursi undangan yang kosong mewarnai pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 di Lapangan Kantor Wali Kota Bitung, Rabu (28/10/2026).
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena undangan kegiatan disebut telah ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, mulai dari eselon II hingga eselon III A.
Upacara yang dipimpin langsung Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE sebagai inspektur upacara itu berlangsung di tengah kehadiran peserta dari unsur aparatur sipil negara (ASN), pelajar, mahasiswa, TNI-Polri, serta organisasi kepemudaan.
Namun, di sisi tempat duduk yang disediakan bagi para undangan, tampak sejumlah kursi tidak terisi.
Berdasarkan informasi yang dirangkum, undangan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut mencakup pejabat struktural di lingkungan Pemkot Bitung hingga eselon III A.
Meski demikian, kehadiran para pejabat yang diharapkan mengikuti kegiatan tersebut dinilai belum maksimal, sebagaimana terlihat dari banyaknya kursi undangan yang kosong.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bitung, Serry Pangkung SE, saat dikonfirmasi seusai upacara membenarkan bahwa undangan telah disampaikan kepada pejabat Pemkot Bitung.
Menurut Serry, undangan ditujukan kepada pejabat mulai dari eselon II hingga eselon III A.
Kondisi tersebut turut mendapat perhatian dari pemerhati Kota Bitung, Sany Kakauhe.
Ia menyayangkan banyaknya kursi undangan yang kosong dalam upacara peringatan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia itu.
Sany menilai, kehadiran pejabat pemerintah dalam kegiatan resmi seperti peringatan Hari Sumpah Pemuda semestinya menjadi bentuk tanggung jawab sekaligus keteladanan bagi masyarakat, terutama generasi muda yang mengikuti upacara tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyikapi persoalan itu secara serius agar kedisiplinan dan tanggung jawab pejabat dalam menghadiri agenda resmi pemerintahan tetap terjaga.
“Seharusnya teguran harus dilakukan. Ini bentuk pembangkangan yang harus diberi sanksi keras,” tegas Sany Kakauhe, Rabu (28/10/2026)
Ia juga meminta Wali Kota Bitung Hengky Honandar bersikap tegas dalam menanggapi persoalan tersebut.
Menurut Sany, langkah evaluasi dan penegakan disiplin diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada kegiatan resmi pemerintah daerah berikutnya.
“Wali Kota harus tegas menyikapi persoalan ini agar ke depan hal seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda sendiri menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat persatuan, tanggung jawab, dan pengabdian kepada bangsa.
“Karena itu, keteladanan aparatur pemerintah dinilai penting agar nilai-nilai yang disampaikan dalam upacara sejalan dengan perilaku dan komitmen dalam menjalankan tugas,” tegasnya.
