HHRM Tuntaskan 80 Miliar Hutang Tahun 2024 dan Tingkatan PAD 2025 Hingga 101 Miliar
BITUNG, Indo-news.id — Pemerintahan Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE dan Wakil Wali Kota Randito Maringka S.Sos (HHRM) sepanjang tahun 2025 mencatatkan capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di tengah tekanan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, duet kepemimpinan ini berhasil menuntaskan kewajiban hutang tahun 2024 sebesar Rp 80 miliar atau sekitar 72 persen dari total hutang.
Hutang tersebut mencakup berbagai kewajiban strategis, mulai dari Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) pegawai, gaji perangkat lingkungan seperti Pala dan RT, tenaga harian lepas (THL), dana duka, iuran BPJS Kesehatan, hingga hutang kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan infrastruktur.
Langkah penyelesaian hutang ini dinilai sebagai upaya serius pemerintah kota dalam menyehatkan fiskal daerah dan memulihkan kepercayaan para pemangku kepentingan.
Selain fokus pada pelunasan kewajiban, Pemerintah Kota Bitung juga mencatat prestasi signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hingga akhir 2025, PAD Kota Bitung berhasil menembus angka Rp 101 miliar atau sekitar 94,4 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian ini menjadi indikator positif bahwa kinerja pendapatan daerah tetap terjaga meski kondisi ekonomi nasional menghadapi berbagai tantangan.
Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE menegaskan bahwa sisa hutang TPP pegawai tahun 2024 yang masih tersisa satu bulan akan direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
Dengan demikian, seluruh kewajiban pemerintah kota terhadap pegawai dipastikan tuntas pada tahun tersebut.
“Artinya, untuk hutang pegawai sudah selesai di tahun 2026. Ini adalah komitmen kami agar hak ASN tidak terabaikan,” tegas Hengky Honandar, Senin (5/1/2026)
Lebih lanjut, Hengky juga menekankan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada tunjangan pegawai di banyak daerah, Pemerintah Kota Bitung tetap membayarkan TPP bagi seluruh ASN sebesar 100 persen tanpa pemotongan.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota saat memimpin rapat perdana bersama jajaran Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan dan Dinas, para Camat, serta Lurah se-Kota Bitung.
Tidak hanya fokus pada aparatur sipil negara, pemerintahan HHRM juga melanjutkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Program pembagian seragam sekolah gratis yang telah dimulai pada tahun 2025 di Kecamatan Lembeh Selatan dan Lembeh Utara dipastikan berlanjut pada tahun 2026.
Program ini menyasar anak-anak sekolah dasar dan menengah sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan dan pengurangan beban ekonomi keluarga.
Di sektor kelautan dan perikanan, Pemkot Bitung juga telah merealisasikan penyerahan bantuan rumpon bagi masyarakat pesisir, khususnya di Kelurahan Pasir Panjang.
Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Pemerintah kota memastikan program serupa akan dilanjutkan pada tahun 2026 untuk menjangkau wilayah lainnya.
Dengan kombinasi kebijakan pelunasan hutang, peningkatan PAD, perlindungan hak ASN, serta keberlanjutan program pro rakyat, pemerintahan Hengky Honandar dan Randito Maringka dinilai tengah meletakkan fondasi keuangan daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi Kota Bitung ke depan.
