Rapat EPRA Ungkap Anggaran 2025 Pemkot Bitung Banyak Terserap untuk Menutup Hutang
BITUNG, Indo-news.id — Pemerintah Kota Bitung menggelar Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Tahun 2025 di lantai empat Kantor Wali Kota pada Rabu (4/12), dipimpin langsung oleh Wali Kota Hengky Honandar SE bersama Wakil Wali Kota Randito Maringka.
Rapat ini turut dihadiri seluruh jajaran perangkat daerah dan menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap realisasi anggaran jelang penutupan tahun.
Wali Kota Hengky Honandar mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran pada Tahun 2025 didominasi oleh pembayaran hutang yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, beban hutang tersebut memberi dampak signifikan pada sejumlah aspek pelayanan publik, termasuk keterlambatan pengangkatan Pala dan RT serta belum maksimalnya pembangunan di berbagai sektor.
“Kenapa sampai saat ini Pala dan RT belum juga diangkat, pembangunan kota masih belum maksimal, karena Pemerintah Kota Bitung harus membayar hutang dari tahun-tahun sebelumnya,” tegas Hengky, Kamis (4/12/2025)
Wali Kota menambahkan bahwa dirinya bersama Wakil Wali Kota sedang berupaya menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan tersebut agar Pemkot dapat kembali berjalan normal pada Tahun Anggaran 2026.
Namun, kondisi keuangan daerah masih menghadapi tantangan baru berupa pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp153.191.611.000 pada tahun depan.
“Melihat posisi keuangan Pemkot dengan adanya pengurangan-pengurangan ini, mungkin kita akan full membangun pada tahun 2027. Namun jika kita mampu memaksimalkan kinerja, hal ini bisa normal pada pertengahan 2026,” jelasnya.
Wakil Wali Kota Randito Maringka dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kota Bitung telah mencapai sekitar 87 persen per November.
Ia meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat menuntaskan pekerjaan agar target 100 persen dapat dicapai sebelum akhir tahun.
“Masih ada beberapa perangkat daerah yang berada pada kategori kuning dan merah. Jika ada kendala, silakan berkonsultasi agar segera diselesaikan,” ujar Wawali Randito Maringka.
Ia juga menegaskan pentingnya profesionalisme dalam komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar proses pengawasan internal berjalan transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Bagian Pembangunan Marsmelda Sidangoli melalui presentasinya menjelaskan bahwa jumlah anggaran yang telah terealisasi hingga November mencapai Rp588.029.673.209,20 dari total pagu Rp800 miliar.
Dari data tersebut, terdapat lima instansi dengan realisasi anggaran di atas 85 persen, sementara lima instansi lainnya masih berada di bawah 63 persen, menandakan perlunya percepatan kerja jelang akhir tahun.
Rapat EPRA ini menjadi titik penting penataan ulang kebijakan fiskal Pemkot Bitung, sekaligus mendorong percepatan pembangunan setelah beban hutang terselesaikan.
Pemerintah berharap tahun 2026 menjadi momentum pemulihan stabilitas dan pelayanan publik yang lebih optimal.
