DPRD Sulut ‘Back Up’ Pemprov Sulut Gas Mafia Solar Subur Di Kampungnya Prabowo Subianto
SULUT – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dibawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus berantas mafia solar diseriusi dan di ‘Back Up’ oleh DPRD Sulut.
Tak tanggung-tanggung, usulan Ketua fraksi Gerindra Louis Schramm dan desakan aksi unjuk rasa sopir truk untuk segera dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) intansi terkait ditindak lanjuti.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen menegaskan RDP akan digelar Selasa (30/09/2025) besok.
“Besok akan diadakan RDP lintas komisi dan juga bersama dengan pihak Pemprov,”singkat jawab Silangen usai memimpin pembahasan Badan Anggaran (Banggar) penyesuai APBD Perubahan 2025,Senin (29/09/2025).
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut Louis Schramm menyampaikan akan meminta agar ada pemanggilan terhadap pihak Pertamina Manado dan pengelola SPBU.
“Ini akan segera disampaikan kepada pimpinan dewan untuk segera ditindak lanjuti sebagai bentuk dukungan keseriusan Gubernur Yulius Selvanus berantas Mafia Solar yang merampas hak umum,”tegas Schramm,Senin (29/09/2025).
Selain itu Schramm berharap bisa mengundang pihak aparat hukum (APH) duduk bersama untuk mengambil keputusan bersama memutus mata rantai dan menindak mafia solar yang kerap menyusahkan masyarkat.
Sebelumnya, Gubernur Yulius Selvanus telah menyatakan sikap tegas untuk berantas mafia solar.
Menurut Gubernur, persoalan tersendatnya atau bahkan kelangkaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bukanlah isu sepele yang bisa diabaikan.
Ia menegaskan bahwa terganggunya mobilitas transportasi akan berdampak langsung dan serius terhadap stabilitas perekonomian daerah.
“Saya tidak mau ada ekonomi yang terhenti gara-gara distribusi BBM yang tidak lancar atau kekurangan. Kita butuh pergerakan ekonomi dari Manado, Gorontalo, sampai ke Sulawesi Selatan,” ujar YSK, menekankan pentingnya kelancaran pasokan
Menyikapi hal ini, YSK menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut akan segera mengambil langkah konkret.
Pihaknya berencana memanggil PT Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengupas tuntas akar permasalahan antrean BBM ini.
“Kita akan panggil Pertamina dengan pihak-pihak terkait untuk kita bahas, di mana persoalannya hingga bisa terjadi antrean panjang. Setelah kita himpun semua pihak, kita akan cari solusi,” tegasnya.
Gubernur bahkan tidak akan segan menggunakan jalur hukum.
“Kalau ada temuan adanya mafia solar di sini, dipastikan akan saya tangkap. Jangan main-main. Ini akan saya tindak tegas karena ada ekonomi yang berhenti gara-gara mobilisasi terhenti akibat kekurangan BBM,” tegas YSK dengan nada tinggi dan serius.
YSK juga menyoroti adanya dugaan ketidakberesan dalam mekanisme distribusi.
Ia mengungkapkan keheranannya terhadap kondisi kelangkaan di lapangan, padahal menurut informasi yang ia peroleh dari pusat, kuota BBM untuk Sulawesi Utara justru berada dalam kondisi aman atau berlebih.
“Saya sempat bertanya kepada Direktur Utama Pertamina, dan mereka menjawab bahwa kuota BBM di Sulut berlebih. Jadi kalau sekarang terjadi kelangkaan, mungkin karena mekanisme distribusi yang salah,” ungkapnya.
Mengakhiri pernyataannya, Gubernur YSK kembali menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk penimbunan BBM.
“Sekali lagi saya ingatkan, jangan ada lagi penimbunan BBM. Kalau ada, hentikan dan kembali ke jalan yang benar,” pungkasnya
Dihari yang sama, Kurang lebih 250 unit Truck yang ikut dalam aksi demo ini menutupi jalan diseputaran kantor DPRD Sulut,Senin (29/09/2025).
Aksi unjuk rasa ini meminta penjagaan ketat dari pihak aparat hukum, BPH Migas bersama Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap SPBU yang beroperasi di Wilayah Manado, Minahasa Utara, Bitung, Tomohon, Tondano, Minahasa tenggara guna pengawasan penyaluran BBM Solar subsidi tepat sasaran.
Tegas para pengunjuk rasa ini minta agar kepala BPH Migas dan Pertamina Sulut dicopot karena dinilai tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan di setiap SPBU.
Meminta Kapolda Sulut untuk bantu perketat pengawasan di setiap SPBU, karena diduga adanya praktek penyalahgunaan gunakan Solar subsidi yang dilakukan oleh petugas SPBU.
Meminta Gubernur dan pertamina membentuk tim pengawasan BBM Solar subsidi yang melibatkan BPH Migas/APH serta perwakilan organisasi dump truck
Meminta kepada pihak pertamina untuk mempermudah pengurusan barcode Solar subsidi.
Mereka menyatakan jika masih mengalami kesulitan dalam mengisi BBM Solar, maka akan kembali melakukan unjuk rasa dengan menggerakkan seluruh anggota asosiasi di Sulawesi Utara.
Serta meminta gubernur mempermudah pengurusan pengurusan ijin galian C (material pasir, batu dll) karena galian c merupakan salah satu sumber pendapatan bagi kami supir angkutan material.
Menanggapi ini, Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried Sondakh berterimakasih atas aapirasi dari Masyarakat terutama para Sopir untuk memudahkan DPRD Sulut menindaklanjuti persoalan yang ada.
“Hal ini sangat sulit di tindaklanjuti jika tidak ada tuntutan dari masyarakat. Jujur, ini memang akan sulit. Torang musti bicara jujur teman-teman. Makanya, kami sangat bergembira ada Preasure (Tekanan,red) dari bapak/ibu,”ucapnya.
Ia juga menambahkan, aksi unjuk rasa tersebut menurut Inggried Sondakh menjadi komitmen bersama untuk ditindak lanjuti.
“Sehingga sama-sama Presure ini akan torang berkomitmen untuk melanjutkan dalam hal yang kongkrit ini.” Tambahnya.
Inggrid pun memastikan kepada massa aksi untuk berapa lama proses ini akan di tindaklanjuti, dan massa aksi pun menjawab tiga hari kedepan tuntutan ini harus di tindaklanjuti.
“Sehingga, Besok kami akan meminta Pemerintah Provinsi untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama-sama di Pimpin oleh Pimpinan Dewan. kemudian, boleh menghadirkan Kepolisian dan TNI,”kata Inggried.
Adapun, yang hadir menemui massa aksi saat itu dari DPRD Sulut, Ketua Komisi II, Inggrid Sondakh, bersama Anggota Dewan, Jeane Laluyan, Royke Roring, Hillary Tuwo, Eugenie Mantiri dan Abdul Gani.
