SULUT – Kejelian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) disorot anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dinilai tidak memaksimalkan sektor yamg tepat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Banggar Inggried Sondakh menegaskan ini saat pembahasan bersama Tum Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),Jumat (08/08/2025).
Srikandi Golkar Sulut yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon ini menyesalkan ketidak mampuan Pemprov membaca peluang yang dapat diberdayakan pada sektor apa saja yang bisa menghasilkan PAD.
Inggried Sondakh menyayangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang seharusnya diberdayakan justru tidak ditopang dengan pengganggaran yang mumpuni.
Inggried Sondakh mencotohkan terkait pengalokasian anggaran untuk UPTD Samsat yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang membawahi dua kabupaten lain yakni Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) juga UPTD Sistem Manunggal Administrasi Satu Atap (Samsat) yang ada di Kotamobagu yang membawahi kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
“Anggaran yang disiapkan untuk melakukan sweeping atau tilang STNK hanya sekitar Rp.5 juta untuk sekali tindakan. Padahal dampak yang diberikan setelah dilakukan tilang sangat berguna untuk pendapatan asli daerah,”jelasnya.
Operasi lapangan yang mereka lakukan membuahkan hasil positif penambahan pundi-pundi PAD.
“Setiap satu kali diadakan sweeping ternyata dua hingga seminggu ramai pembayaran pajak. Artinya tindakan bisa ditunjang,”ucapnya
Inggried melihat UPTD Samsat Bolmong hanya disiapkan anggaran sebesar Rp 1,5 juta dan itupun hanya untuk bayar ke pihak kepolisian.
“Untuk mereka sendiri tidak ada. Jadi, jika satu Samsat tambahkan alokasi anggaran Rp 25 juta untuk berapa kali razia itu tidak banyak,”ujar Inggried.
Inggried bahkan menyentil Pemprov terkait tunjang jaringan internet di setiap UPTD Samsat.
“Signal di sana sangat susah. Starlink itu hanya Rp 1 juta. Sebenarnya tidak terlalu besar support anggaran untuk UPTD Samsat tapi bisa menghasilakan PAD. Untuk hal ini kami memohon Pemprov tambahkan dana untuk Samsat, karena itu bisa menggenjot PAD,”tandasnya.
