Vivi Ganap dan Cherry Mamesah Kritik Pemberitaan Joget DPRD Bitung di Tengah Rapat LKPJ, Ini Tanggapan Masyarakat
BITUNG, Indo-news.id — Polemik pemberitaan terkait video joget anggota DPRD Kota Bitung di Bali terus bergulir dan memantik respons dari sejumlah pimpinan serta anggota dewan.
Ketua DPRD Kota Bitung, Vivi Jeanet Ganap, secara terbuka menyindir media yang dinilainya lebih menyoroti sisi hiburan dibanding kinerja lembaga legislatif.
Pernyataan tersebut disampaikan Vivi Ganap saat menghadiri rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Rapat yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Kota Bitung itu bahkan berjalan hingga Selasa 5 Mei 2026 dini hari.
“Lihat sampai subuh kami masih bekerja. Jangan cuma joget-joget yang diangkat,” tegas Vivi Ganap di hadapan peserta rapat, Selasa (5/5/2026).
Sindiran tersebut muncul sebagai respons terhadap sejumlah pemberitaan media yang sebelumnya ramai mengangkat video viral joget anggota DPRD Kota Bitung saat berada di Bali.
Video tersebut menyebar luas di media sosial dan menuai beragam reaksi dari publik, mulai dari kritik hingga sindiran terhadap etika pejabat publik.
Rapat LKPJ yang dihadiri seluruh anggota pansus tersebut berakhir sekitar pukul 00.30 WITA.
Vivi menekankan bahwa kerja DPRD tidak bisa dinilai hanya dari satu peristiwa, melainkan dari keseluruhan kinerja, termasuk rapat-rapat yang berlangsung hingga larut malam.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bitung dari Fraksi Golkar, Cherry Irene Mamesah.
Ia turut menanggapi sorotan publik dan netizen yang dinilainya terlalu melebih-lebihkan persoalan video joget tersebut.
Cherry menyampaikan pandangannya saat mengikuti rapat pansus LKPJ Wali Kota Bitung tahun 2025 bersama TAPD dan BKAD di ruang Paripurna DPRD Kota Bitung pada waktu yang sama.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa aktivitas tersebut tidak mengganggu tugas utama sebagai wakil rakyat.
Ia bahkan menyinggung soal kondisi perjalanan dinas yang disebutnya kerap menggunakan dana pribadi terlebih dahulu sebelum dilakukan klaim.
“Perjalanan dinas itu sering kami pakai uang pribadi dulu sebelum diklaim. Semua anggota DPRD punya uang. Tidak mungkin jadi anggota DPRD kalau tidak ada uang,” ujar Cherry Mamesah.
Lebih lanjut, Cherry juga pernah menyampaikan komitmennya untuk tidak melakukan klaim biaya perjalanan dinas terkait kunjungan ke Bali setelah video joget tersebut viral.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas polemik yang terjadi di tengah masyarakat.
Namun, pernyataan dari pimpinan dan anggota DPRD tersebut tidak sepenuhnya diterima positif oleh masyarakat.
Salah satu warga Kota Bitung, Rian Prahara, justru menyayangkan sikap yang dianggap defensif terhadap kritik publik.
Menurut Rian, pemberitaan media dan reaksi masyarakat harus dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pejabat publik.
Ia menegaskan bahwa kritik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Kritikan terhadap pejabat publik itu wajar, dan masyarakat punya penilaian sendiri. Soal kerja sampai larut malam itu memang sudah menjadi kewajiban mereka sebagai wakil rakyat,” kata Rian Prahara.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun aktivitas joget merupakan hal yang biasa, pejabat publik tetap dituntut menjaga etika, terutama saat berada di ruang publik atau dalam kegiatan yang berpotensi menjadi sorotan.
“Joget itu hal biasa, tapi sebagai pejabat publik harus tetap menjaga etika di ruang publik,” tambahnya.
Perdebatan ini mencerminkan dinamika hubungan antara kinerja pejabat publik, peran media, serta ekspektasi masyarakat terhadap perilaku wakil rakyat.
Di satu sisi, DPRD Kota Bitung menuntut apresiasi atas kerja mereka, sementara di sisi lain publik menginginkan transparansi dan etika yang lebih dijaga oleh para pejabat.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa di era digital, setiap aktivitas pejabat publik dapat dengan mudah menjadi perhatian luas, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam bersikap di ruang publik.
