Pemprov Anggarkan 15 Miliar Bangun Museum, Dilema Banggar Bagaikan Terima Buah Simalakama
SULUT – Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi utara (Sulut) sodorkan laporan untuk Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 sebesar Rp17 miliar kepada Badan anggaran (Banggar) DPRD Sulut.
Dalam pembahasan Banggar bersama TAPD berlangsung alot dan terjadi perdebatan dimana Banggar tidak menyetujui pos anggaran perubahan untuk pembangunan Museum Sulut sebesar Rp15 miliar,Kamis (21/08/2025).
Anggota Banggar Amir Liputo minta agar anggaran tersebut dipertimbangkan kembali dan sebaiknya untuk pembangunan Museum dimasukan dalam anggaran multi years.
“Masih ada delapan desa yang tidak tersentuh aliran listrik dan yang tak kalah pentingnya adalah renovasi irigasi aliri persawahan untuk memenuhi swasembada beras karena itu untuk anggaran kedinas Kebudayaan sebaiknya untuk stimulus saja,”lugasnya.
Penegasan juga disampaikan anggota Banggar Jeane Laluyan bahwa pembangunan museum tidak mendesak sebaiknya dialihkan ke program yang bersentuhan dengan warga.
“Kalau pembangunan museum untuk tujuan pendapatan, siapa yang bisa menjamin akan masuk miliaran dari museum. Warga jangankan ke museum untuk makan saja susah,”ucap Laluyan.
Ia menegaskan, anggota DPRD Sulut yang kena getahnya dengan program pembiayaan pemprov yang tidak populis seperti ini.
“Yang dimaki masyarakat itu kami di DPRD Sulut. Saya pernah gelar pasar pangan murah dan tidak sampai 1 jam habis,gelar pengobatan gratis, ribuan warga datang.
Menandakan masyarakat membutuhkan sentuhan langsung, jadi kalau bisa anggaran museum dipertimbangkan lagi,”tukas Srikandi PDIP ini.
Sementara itu, Anggota Banggar Cindy Wurangian sempat mengingatkan DPRD dan Pemprov Sulut telah menandatangani nita kesepakatan Kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD 2025 dan didalamnya termuat skala prioritas yang salah satunya Museum untuk mendongkrak angka indeks pembangunan kebudayaan Sulut.
“Jika dilakukan pembangunan museum, perhatikan isi dalam museum, jangan asal-asalan dan sebaiknya libatkan para sejarahwan,antropolog yang paham dengan budaya daerah di Sulut sehingga bermanfaat,”jelas Wurangian.
Sementara itu, Plt Sekretaris Provinsi (Sekprov) sebagai Ketua TAPD Tahlis Gallang menjelaskan tujuan penganggaran untuk pembangunan museum sebagai pancingan untuk mendatangkan alokasi Dana alokasi khusus (DAK) tahun 2026 nanti.
“Gubernur telah melakukan klarifikasi di Kementerian ternyata bahwa pemerintahan daerah juga tidak menyediakan setiap tahun dana pendamping terkait dengan museum revitalisasi museum sehingga kemudian mereka menghentikan alokasi DAK,”ungkap Gallang.
Pemerintah pusat mengharuskan melakukan revitalisasi museum secara keseluruhan agar terima DAK tahun depan.
“Outcome juga yang kita dapatkan ke depan adalah museum ini kita orientasikan nanti bisnis ke depan pakai karcis, salah satu sumber pendapatan asli daerah,”
Gallang juga mengatakan tujuan lainnya juga ingin mengejar target indeks kebudayaan Sulut yang termuat dalam Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sulut tahun 2025-2029.
“Indeks kebudayaan target kita, indikator ingin kita capai dimana kemarin kita bahas sama-sama di RPJMD yang setiap tahun peningkatannya sangat signifikan,,”ucap Gallang.
