Realisasi Retribusi Masih Seret Hingga 30 Juni 2025, Baru 12 Persen dari Target Capaian
BITUNG—Pemerintah Kota Bitung menghadapi tantangan serius dalam realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2025.
Hingga 30 Juni 2025, capaian retribusi baru menyentuh angka Rp1,99 miliar atau sekitar 12,52 persen dari total target sebesar Rp15,92 miliar.
Angka ini mencerminkan perlunya upaya ekstra untuk mengejar sisa target dalam waktu enam bulan ke depan.
Dari data resmi yang diterbitkan Bapenda, terlihat perbedaan mencolok antar perangkat daerah (OPD) dalam capaian realisasi.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menempati peringkat tertinggi dengan capaian Rp477 juta dari target Rp583 juta, atau setara 81,89 persen. Sumber retribusinya berasal dari perpanjangan izin tenaga kerja asing (RPTKA).
Posisi kedua ditempati oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dengan realisasi Rp732 juta dari target Rp2 miliar (36,62 persen), khususnya dari retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).
Sementara itu, Dinas Perhubungan mencatat capaian 27,22 persen, terutama dari layanan parkir, galangan kapal, dan tambat perahu.
Dinas Lingkungan Hidup menyusul dengan 24,17 persen dari retribusi pelayanan kebersihan.
Namun kondisi sangat berbeda terlihat pada Bagian Umum, yang hanya mencatat capaian 5 persen dari target Rp260 juta untuk pemanfaatan aset daerah.
Yang paling mencemaskan adalah Dinas Kesehatan, yang hanya mampu mencapai 1,80 persen atau Rp193 juta dari target ambisius sebesar Rp10,73 miliar.
Capaian ini berasal dari retribusi layanan puskesmas, dana non kapitasi, dan pelayanan RSUD.
Kepala Bapenda, Theo Rorong menyampaikan bahwa beberapa OPD mengalami hambatan struktural dan teknis dalam penarikan retribusi, mulai dari regulasi, sosialisasi yang belum merata, hingga pemanfaatan sistem digital yang belum optimal.
“Capaian ini perlu jadi perhatian bersama. Kita akan intensifkan evaluasi dan pendampingan ke tiap OPD, agar semester kedua lebih produktif,” ujar Theo Rorong, Jumat (4/7/2025).
Lebih lanjut Rorong mengatakan bahwa perlunya penguatan koordinasi lintas OPD, serta pendekatan lebih inovatif dalam penarikan retribusi, seperti digitalisasi layanan dan transparansi sistem informasi retribusi.
“Dengan waktu tinggal enam bulan, tantangan untuk mencapai target hampir Rp14 miliar tersisa kini menjadi tantangan bersama,” katanya.
