Bapenda dan Kelurahan Pateten Dua Pimpin Realisasi PBB Hingga Juni 2025
BITUNG—Pemerintah Kota Bitung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merilis data capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 30 Juni 2025.
Hasil itu disampaikan pada pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bitung, Ir. IGN Rudy Theno ST MT MAP, juga Asisten I Forsman Dandel dan Kaban Bapenda Theo Rorong di lantai 4 Kantor Wali Kota, Jumat (4/7/2025).
Dalam data tersebut, terlihat kontras yang cukup mencolok antara wilayah dengan tingkat realisasi tinggi dan wilayah yang masih jauh dari target.
Bapenda Kota Bitung sendiri tercatat berada di posisi tertinggi dengan realisasi sebesar Rp9,2 miliar dari target Rp10,8 miliar atau sekitar 85 persen.
Ini menjadikan Bapenda sebagai teladan dalam hal kepatuhan dan capaian pajak tahun ini.
Menyusul di peringkat dua adalah Kelurahan Pateten Dua dengan realisasi sebesar Rp28,9 juta dari target Rp71,4 juta, atau 40,53 persen.
Kemudian Kakenturan Dua, Batulubang, dan Girian Weru Satu juga termasuk dalam 5 besar kelurahan teratas.
Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat realisasi yang sangat rendah.
Data menunjukkan bahwa Kelurahan Bitung Barat Satu, Kumersot, dan Ranowulu hanya mampu mencapai realisasi pajak di kisaran 4,5 persen.
Bahkan, Kelurahan Pasirpanjang sama sekali belum mencatatkan realisasi hingga 30 Juni, dengan target masih utuh sebesar Rp58,7 juta.
Menurut Kaban Bapenda, perbedaan capaian ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat kesadaran masyarakat, efektivitas sosialisasi, hingga kendala teknis administrasi di wilayah tertentu.
Lebih lanjut Theo Rorong menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat komunikasi dengan lurah dan camat, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan pentingnya pembayaran pajak.
“PBB bukan hanya kewajiban warga, tapi juga sumber pembiayaan pembangunan. Ketika satu wilayah tertinggal dalam realisasi, dampaknya terasa pada pelayanan publik,” ujar Rorong.
Tambahnya, warga di beberapa wilayah rendah realisasi seperti Kelurahan Makawidey dan Gunung Woka juga berharap adanya pendekatan lebih personal dari pemerintah, agar pemahaman dan kesadaran masyarakat meningkat.
Dengan target yang masih besar tersisa di banyak kelurahan, Bapenda akan menggencarkan program jemput bola, edukasi langsung ke rumah-rumah, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam sistem pembayaran PBB online.
Laporan ini menjadi pengingat pentingnya distribusi kerja dan perhatian merata terhadap seluruh wilayah, agar kesenjangan capaian seperti saat ini bisa diminimalkan.
