Anggota DPRD Bitung Kecewa dengan Pernyataan Kepala Bappeda, Wali Kota Sampaikan Permohonan Maaf
BITUNG—Suasana Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kota Bitung tidak hanya membahas pembicaraan tingkat I RPJMD 2025-2029, namun juga diwarnai pernyataan kritis dari sejumlah anggota DPRD terhadap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sifri Mandak.
Pernyataan Sifri Mandak yang menyebut bahwa 16 program dalam RPJMD hanya mencerminkan aspirasi dari 16 anggota DPRD yang memberikan dukungan kepada Hengky Randito pada Pilkada lalu, menuai sorotan tajam dari beberapa fraksi.
Rafika Papente dari Fraksi PDI-P menyayangkan ucapan tersebut dan menilai pernyataan itu tidak etis diucapkan oleh seorang pejabat teknis perencanaan.
Rafika meminta klarifikasi terbuka dari Sifri Mandak atas ucapannya yang dianggap mengkotak-kotakkan DPRD berdasarkan preferensi politik masa lalu.
“Walaupun kami berbeda dukungan pada Pilkada lalu, tapi setelah proses politik itu selesai, pemerintahan ini adalah milik bersama. Jangan ada lagi dikotomi atau pembelahan di internal DPRD,” tegas Rafika Papente di ruang paripurna, Rabu (2/7/2025)
Nada lebih tegas disampaikan Hi Ramlan Ifran dari Fraksi NasDem.
Hi Olan menilai pernyataan Sifri berpotensi memecah belah soliditas DPRD Kota Bitung yang selama ini berupaya menjaga sinergi lintas fraksi.
“Kami di DPRD ini berusaha tetap bersatu. Jangan ada pernyataan yang menimbulkan kesan bahwa anggota dewan dibedakan berdasarkan sejarah dukungan politik. Saya juga yakin Pak Wali Kota tidak mengetahui hal ini, ujar Ramlan.
Ia pun mendesak Wali Kota agar memberikan teguran atau sanksi tegas kepada Kepala Bappeda agar ke depan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bitung Hengky Honandar langsung merespons secara terbuka.
Di hadapan seluruh peserta rapat paripurna, Hengky menyampaikan permohonan maaf secara resmi atas pernyataan bawahannya.
“Saya sebagai penanggung jawab pemerintahan Kota Bitung menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota DPRD. Saya akan meminta yang bersangkutan untuk segera memberikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka,” kata Wali Kota Hengky Honandar.
Wali Kota juga menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD memiliki hak yang sama dalam proses perencanaan pembangunan, terlepas dari latar belakang politik masa lalu.
Ia mengajak seluruh pihak untuk tetap bersinergi dan fokus pada pembangunan Kota Bitung ke depan.
Ketegasan Wali Kota ini disambut positif oleh para anggota dewan yang hadir. Mereka berharap langkah-langkah korektif dapat segera dilakukan agar polemik ini tidak mengganggu jalannya pembahasan RPJMD.
