Rakor Gugus Tugas KLA, Novly Wowiling Tegaskan Perlu Komitmen dan Sinergitas Seluruh Stakeholder
MINUT_Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Novly Wowiling menegaskan seluruh stakeholder untuk terus berkomitmen dan tingkatkan sinergitas dalam memenuhi hak-hak serta perlindungan terhadap anak.
Hal tersebut disampaikannya, saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024, di Ruang Rapat Bapelitbang. Senin (26/02/24)
“Tumbuh kembang anak yang ada di Kabupaten Minahasa Utara saat ini menjadi perhatian serius dari Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulong. Untuk itu diperlukan komitmen dan sinergitas seluruh stakeholder terkait,” ujar Sekda Novly Wowiling didampingi Kadis P3A Minut Hanny Tambani.
Menurutnya, saat ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berupaya untuk meraih kembali penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Tahun 2024.
“Sejak tahun 2022 Pemkab Minut mengalami peningkatan progres yang ditandai dengan perubahan penilaian dari kategori Pramatama menjadi Madya pada tahun 2023 dan untuk tahun 2024 ini, Pemkab Minut akan berupaya lebih maksimal guna mencapai penilaian yang lebih diatas lagi,
Untuk memenuhi kriteria dan penilaian sejumlah dokumen Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Tahun 2024, melalui berbagai instansi terkait kita lagi mempertajam beberapa program-progam terkait Kabupaten Layak Anak.
“Diantaranya adalah Dinas kesehatan dalam program peningkatan gizi masyarakat dan untuk dinas pendidikan salah satu upaya pemerintah adalah bagaimana menghadirkan ruang bermain bagi anak-anak, baik itu ruang umum maupun disetiap kantor yang ada,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Minut Hanny Tambani menyampaikan, Rakor ini bertujuan untuk menyampaikan persepsi gugus tugas mengenai tahapan pengembangan KLA, serta melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi program di masing- masing instansi.
“Dukungan dan upaya strategis dari seluruh perangkat daerah untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Minahasa Utara sangat diperlukan. Indikator penilaian yang harus dipenuhi sangat banyak, kurang lebih ada lima klaster dan 24 indikator pemenuhan hak anak yang harus dipenuhi. Sehingga diperlukan keterlibatan dan kolaborasi sejumlah stakeholder seperti OPD terkait, dunia usaha, swasta, dan masyarakat,” tandasnya.
(Rommy Immora)
