Banyak Penderita Stunting di Boltim Belum Tercover di BPJS

0

BOLTIM – Guna menekan angka bayi dan anak yang menderita gizi buruk atau stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), telah menargetkan penurunan angka stunting sebesar 2,75 persen mengikuti target Nasional pada tahun 2023 mendatang.

Sebagaimana dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, Dr. Ir. Jefry Sonny Warokka, dimana tindak lanjut audit kasus stunting yang digelar Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Boltim.

” Iya, komitmen kami untuk ikut target nasional dalam upaya penurunan angka stunting yaitu 2,75 persen, di tahun 2023 mendatang. Sekarang angka stunting di Boltim berkisar 6,75 persen. Untuk itu, kita upayakan akan penurunan angka stunting sebesar 4 persen lebih,”kataSonny.

Menurut Sonny bahwa, temuan kasus stunting. Dimana terdapat empat kasus yang telah teridentifikasi dan sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Boltim.

“Setelah teridentifikasi maka dinas terkait langsung turun dengan memberikan asupan vitamin serta makanan bergizi kepada penderita stunting. Ada empat kasus stunting yang sudah mendapat penanganan secara serius oleh Dinas Kesehatan,”ungkap Sonny.

Dia menjelaskan, adapun kronologi dari penemuan kasus stunting tersebut berdasarkan hasil pendataan kembali oleh tim pendata Pemkab Boltim, setelah sebelumnya para penderita stunting itu tidak berada di tempat.

“Ternyata setelah dilakukan pendataan kembali, para penderita stunting itu belum tercover sebagai peserta BPJS. Maka dari itu, selain memberikan asupan makan dan vitamin, juga langsung didaftarkan sebagai peserta BPJS aktif yang ditanggulangi oleh Pemkab Boltim,” terangnya.

Sony menekankan, bahwa dalam hal penanganan kasus stunting, pemerintah harus bergerak cepat. Hal ini perlu dilakukan karena menyangkut kesehatan dan keselamatan manusia.

“Pada prinsipnya untuk menurunkan angka stunting maka pemerintah harus sigap. Jika ada temuan kasus dan penderita belum terakomodir BPJS maka langsung ditangani dengan baik,”pungkas Sonny.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Boltim Saifudin Gobel mengatakan agar mencapai angka tersebut tahun depan pihaknya akan kerja maksimal bersama tim intervensi penanggulangan stunting.
Untuk saat ini Pemoab membentuk tim intervensi stunting sekira 13 SKPD diantaranya DPMD, BAPPEDA, Dinas PUPR, Badan Perlindungan Perempuan dan Anak, DPPKB, Disdukcapil, Dinsos, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Diskominfo, Dikbud, Dinas UMKM.
Sekda berharap SKPD yang mempunyai peran masing- masing dalam penanggulangan stunting agar dapat berperan aktif.

“Tujuannya agar target penurunan angka stunting tahun depan bisa kita capai,” pungkasnya.

Penulis : Budi Mamonto