Peran Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung Dalam Pengamanan Pembangunan Strategis Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum

3

BITUNG, Indo-news.id—Pembangunan merupakan proses terencana yang dilakukan oleh negara dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, konektivitas wilayah, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan.

Di daerah perkotaan dan kawasan ekonomi seperti Kota Bitung, keberhasilan pembangunan juga berhubungan dengan kelancaran aktivitas pelabuhan, perdagangan, industri, serta pelayanan masyarakat.

Akan tetapi, pembangunan bukan semata-mata persoalan teknis dan keuangan.

Setiap proyek berada dalam lingkungan sosial yang terdiri atas pemerintah, pelaksana pekerjaan, penyedia barang dan jasa, pekerja, pemilik lahan, serta masyarakat penerima manfaat.

Kepentingan para pihak tidak selalu sama. Perbedaan kepentingan dapat menimbulkan persoalan berupa sengketa lahan, penolakan warga, keterlambatan perizinan, ketidakjelasan tanggung jawab, konflik kepentingan, maupun dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, persoalan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja di ruang kosong.

Hukum berinteraksi dengan struktur sosial, nilai, kebiasaan, kekuasaan, dan perilaku masyarakat.

Peraturan yang baik belum tentu efektif apabila tidak dipahami, tidak dipercaya, atau tidak dijalankan oleh aparat dan masyarakat.

Sebaliknya, pembangunan yang secara administratif tampak berjalan dapat menimbulkan persoalan sosial apabila masyarakat tidak memperoleh informasi dan kesempatan untuk menyampaikan keberatan.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran dalam bidang intelijen penegakan hukum. Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada Kejaksaan, antara lain untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan bagi kepentingan penegakan hukum serta menciptakan ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan.

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik professional memiliki kesamaan ruang lingkup.

Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial.

Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial.

Dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.

2. Pengaruh Sosiologi Hukum dalam Perspektif Peran Jaksa

Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial.

Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial.

Kesimpulannya terletak pada akta bahwa Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian law in books, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action.

Bagaimana menyeimbangkan kajian hukum dari law in books dan praktik hukum dalam law in action, berikut ini akan diulas Peran advokad dalam peranannya sebagai agen hukum dalam menjawab fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Kewenangan tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).

Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis memberikan acuan pelaksanaan PPS.

Dalam kerangka tersebut, PPS diarahkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan melalui koordinasi dan langkah pencegahan terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.

Peran ini perlu dipahami secara proporsional: PPS bukan pemberian kekebalan hukum kepada proyek atau pejabat, bukan pengganti pengawasan internal pemerintah, dan bukan jaminan bahwa suatu proyek bebas dari kesalahan.

Bagi Kota Bitung, pembahasan mengenai PPS relevan karena pembangunan daerah perlu berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, bermanfaat bagi masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung dapat dipelajari sebagai institusi yang menjalankan fungsi intelijen penegakan hukum pada tingkat daerah sesuai kewenangan, pedoman, dan mekanisme organisasi Kejaksaan.

Oleh sebab itu, kajian sosiologi hukum diperlukan untuk menilai bagaimana peran tersebut berhubungan dengan kepatuhan aparatur, kepercayaan masyarakat, transparansi, serta budaya hukum.

1. Pengaruh Sosiologi Hukum dalam Perspektif Peran Kejaksaan

Sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882.

Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi Sosiologi hukum.

Pada saat ini sedang perlu diketahui bahwa sosiologi hukum berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuknya berubah.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” (vide pasal 1 ayat (3) UUD 45-perubahan ketiga- disahkan MPR 10-11-2001).

Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law).

Oleh karena itu, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ahli berpendapat, bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Jaksa sebagai Peran yang bertanggungjawab adalah merupakan hal yang sangat penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Jaksa, melalui jasa hukum yang diberikan, Jaksa menjalankan tugas Perannya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Jaksa sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Jaksa juga terlihat di jalur Peran di luar peradilan. Kebutuhan jasa hukum Jaksa di luar proses peradilan pada masa saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa di dunia.

Berkaitan dengan tugas dan peranan seorang Jaksa dalam kehidupan sosial masyarakat, di bawah ini akan diulas objek sosiologi hukum yang akan menjadi fondasi utama dalam melihat sejauh mana peranan sosiologi hukum dalam menjadi panduan dan tolak ukur seorang Jaksa dalam menjalankan tugas dan peranan utamanya bagi masyarakat.

1. Jaksa dalam kelompok sosial

Dalam pandangan sosiologi hukum, ia melihat hukum sebagai upaya untuk memahami bentuk kelompok sosial dalam masyarakat.

Kelompok sosial ini memiliki peranan penting dalam aspek hukum, hal itu berlandaskan bahwa kelompok sosial sebagai kesatuan yang memiliki peraturan tersendiri.

Dalam perspekti tersebut, menjadi terang bahwa seorang Jaksa dalam kapasitasnya memahami kelompok sosial dalam masyarakat.

Kehadiran kelompok sosial memainkan peranan dalam tugas pokok seorang Jaksa dimana melalui peranannya satu idealisme hukum dapat menjadi landasan atau sebagai pengaruh dalam membentuk prespektif hukum yang komprehensif dalam kelompok sosial masyarakat yang beragam.

Disinilah akan diuji seberapa dalam pengetahuan dan seberapa baik kompetensi seorang Jaksa dalam mengadvokasi lingkungan sosial di sekelilingnya.

2. Jaksa dengan kebudayaan

Hukum dapat dilihat sebagai proses dalam unsur kebudayaan yang mengakar dalam kehidupan manusia. Hukum dan sosiologi memang tidak dapat terpisahkan dari pandangan kebudayaan-kebudayaan yang tertulis ataupun tidak tertulis.

Melalui konsepsi ini, kehadiran seorang Jaksa bertujuan bukan untuk merubah kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat tetapi justru meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi kebudayaan, adat istiadat yang berpengaruh dalam implementasi hukum.

3. Pengamanan Pembangunan Strategis

Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan bagian dari pelaksanaan tugas intelijen penegakan hukum Kejaksaan.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 menempatkan PPS sebagai kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mendukung dan mengamankan pembangunan strategis.

Orientasinya adalah pencegahan dan penanganan potensi hambatan yang dapat memengaruhi proses serta keberhasilan pembangunan.

Secara umum, isu yang dapat menjadi perhatian dalam PPS mencakup aspek personel, material atau aset, serta hambatan birokrasi.

Aspek personel berkaitan dengan integritas, objektivitas, dan keamanan pihak yang menjalankan proyek.

Aspek material atau aset berkaitan dengan potensi gangguan terhadap barang, lokasi, dan sumber daya proyek.

Hambatan birokrasi dapat muncul dari ketidakjelasan prosedur, tumpang tindih kewenangan, keterlambatan perizinan, atau praktik yang bertentangan dengan aturan.

PPS harus dilaksanakan berdasarkan permohonan dan mekanisme yang berlaku, kriteria proyek yang dapat diamankan, penilaian awal, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Kejaksaan tidak mengambil alih tanggung jawab pemilik proyek, pejabat pembuat komitmen, konsultan pengawas, aparat pengawasan intern pemerintah, atau instansi teknis. Masing-masing tetap menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya.

4. Kesadaran dan Budaya Hukum

Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku seseorang terhadap hukum. Dalam pembangunan, kesadaran hukum aparatur tercermin dari kepatuhan terhadap prosedur penganggaran, pengadaan, perizinan, pelaksanaan kontrak, dan pelaporan.

Kesadaran hukum masyarakat terlihat dari kemampuan memahami hak, kewajiban, serta saluran untuk menyampaikan aspirasi atau keberatan.

Budaya hukum yang sehat mendorong masyarakat dan aparatur memandang hukum sebagai pedoman bersama, bukan sekadar hambatan administratif.

Budaya tersebut dibangun melalui keteladanan, pendidikan hukum, transparansi, konsistensi penegakan aturan, dan perlakuan yang setara.

Dengan demikian, kegiatan PPS dapat berkontribusi pada penguatan budaya taat hukum apabila dijalankan secara terbuka sesuai batas kewenangan.

PERAN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BITUNG

A. Dasar Kewenangan dan Ruang Lingkup

Dasar utama kewenangan intelijen penegakan hukum Kejaksaan terdapat dalam Pasal 30B UU Nomor 11 Tahun 2021. Ketentuan tersebut antara lain memberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum serta menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Pengaturan lebih lanjut mengenai PPS terdapat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023.

Dalam organisasi Kejaksaan, pelaksanaan fungsi intelijen di daerah dijalankan sesuai struktur, tugas, dan kewenangan satuan kerja. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 memuat pengaturan organisasi dan tata kerja yang antara lain menjelaskan fungsi pengamanan pembangunan yang bersifat strategis.

Pelaksanaan di tingkat Kejaksaan Negeri harus mengikuti pedoman, petunjuk teknis, arahan pimpinan, serta ketentuan administrasi intelijen yang berlaku.

B. Bentuk Peran dalam PPS

1. Deteksi dini dan identifikasi potensi AGHT

Bidang Intelijen dapat melakukan identifikasi awal terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berpotensi memengaruhi proyek.

Identifikasi dilakukan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dokumen yang relevan, koordinasi, dan pengamatan sesuai kewenangan.

Tujuannya adalah agar persoalan dapat diketahui lebih awal dan diarahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.

2. Pemetaan masalah dan analisis risiko

Pemetaan masalah membantu membedakan hambatan administratif, sosial, teknis, dan potensi pelanggaran hukum.

Misalnya, keterlambatan akibat utilitas yang belum dipindahkan berbeda karakter dengan keterlambatan akibat persoalan kontrak atau dugaan konflik kepentingan.

Pembedaan tersebut mencegah penanganan yang keliru dan membantu menentukan instansi yang tepat.

3. Koordinasi dan komunikasi antarlembaga

PPS membutuhkan koordinasi dengan instansi pemohon, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD apabila relevan, APIP, dan instansi teknis.

Koordinasi harus didokumentasikan serta tetap menghormati batas kewenangan masing-masing. Komunikasi yang baik dapat mencegah duplikasi pemeriksaan, mempercepat klarifikasi, dan mengurangi kesalahpahaman.

4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Pemantauan dilakukan sesuai ruang lingkup kegiatan PPS untuk mengetahui perkembangan proyek dan potensi hambatan.

Evaluasi diperlukan agar rekomendasi atau langkah koordinasi dapat diperbaiki. Pelaporan berjenjang menjadi bagian dari akuntabilitas pelaksanaan tugas. Informasi yang disampaikan harus akurat, terverifikasi, dan tidak melebih-lebihkan temuan.

5. Pencegahan korupsi dan penguatan integritas

Fungsi pencegahan dapat diwujudkan melalui penguatan kepatuhan prosedural, pengingat mengenai konflik kepentingan, dan dorongan agar setiap keputusan memiliki dasar serta dokumentasi.

Namun, PPS tidak menggantikan fungsi APIP, auditor, penyidik, atau penegak hukum lain. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, tindak lanjut dilakukan menurut ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

C. Koordinasi dan Partisipasi Masyarakat

Dari perspektif sosiologi hukum, masyarakat bukan sekadar penerima hasil pembangunan, tetapi juga pihak yang mengalami dampak langsung.

Aspirasi warga dapat memberi informasi mengenai akses yang terganggu, dampak lingkungan, keselamatan, atau ketidaksesuaian pelaksanaan dengan kebutuhan setempat.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menyediakan mekanisme konsultasi dan pengaduan yang mudah diakses.

Bidang Intelijen dapat mendorong agar komunikasi para pihak berlangsung tertib dan persoalan disalurkan kepada instansi yang tepat.

Dalam hal ini, kritik masyarakat tidak boleh otomatis dipandang sebagai ancaman. Perbedaan pendapat dan penyampaian keberatan yang sah merupakan bagian dari kehidupan demokratis.

Pengamanan pembangunan harus tetap menghormati hak masyarakat, asas praduga tak bersalah, dan prinsip pelayanan publik.

D. Tantangan dan Upaya Penguatan

Tantangan pelaksanaan PPS antara lain keterbatasan data awal, perbedaan pemahaman antarinstansi, perubahan kondisi lapangan, potensi konflik kepentingan, keterbatasan sumber daya, serta persepsi publik yang belum seragam mengenai fungsi PPS.

Tantangan lain adalah risiko tumpang tindih antara pengamanan, pengawasan internal, pemeriksaan teknis, dan penegakan hukum.

Upaya penguatan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur, standar dokumentasi, koordinasi formal, pemetaan risiko yang objektif, komunikasi publik yang proporsional, dan evaluasi berkala.Kejaksaan juga perlu menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa dokumen perencanaan, pengadaan, kontrak, progres, dan hasil pekerjaan tersedia bagi pihak yang berwenang serta dapat diakses publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Dengan demikian, kontribusi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung sebaiknya dinilai dari kualitas pencegahan, ketepatan identifikasi masalah, efektivitas koordinasi, kepatuhan pada prosedur, dan manfaat sosial pembangunan. Ukuran tersebut lebih tepat daripada sekadar jumlah proyek yang didampingi atau kecepatan penyelesaian pekerjaan.

A. Kesimpulan

Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi intelijen penegakan hukum Kejaksaan yang memiliki dasar dalam Pasal 30B UU Nomor 11 Tahun 2021 dan pedoman pelaksanaan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023.

PPS bertujuan mendukung pembangunan melalui pencegahan dan identifikasi dini terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.

Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, peran Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung tidak hanya berkaitan dengan norma dan prosedur, tetapi juga dengan hubungan sosial antara pemerintah, pelaksana proyek, penyedia, dan masyarakat.

Efektivitas PPS dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, kualitas substansi hukum, budaya hukum, integritas aparatur, keterbukaan informasi, serta kepercayaan publik.

Ilustrasi kasus pembangunan jalan dan drainase menunjukkan bahwa persoalan proyek dapat berawal dari ketimpangan informasi, komunikasi yang kurang efektif, perbedaan kepentingan, dan hambatan birokrasi.

PPS dapat membantu mengidentifikasi serta mengoordinasikan penyelesaian hambatan, tetapi tidak menggantikan tanggung jawab pemilik proyek, APIP, pengawas teknis, atau aparat penegak hukum yang berwenang.

Keberhasilan PPS harus diukur secara menyeluruh melalui kepatuhan hukum, akuntabilitas, kualitas hasil, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan manfaat pembangunan. PPS tidak boleh dipahami sebagai jaminan bebas pemeriksaan atau kekebalan hukum bagi proyek maupun pejabat.

B. Saran

Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung perlu terus meningkatkan profesionalitas, objektivitas, dan ketepatan analisis dalam melaksanakan fungsi PPS sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku.

Instansi pemilik proyek harus memperkuat perencanaan, keterbukaan informasi, dokumentasi, pengendalian internal, dan komunikasi dengan masyarakat sejak tahap awal hingga pemeliharaan hasil pembangunan.

Koordinasi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, APIP, dan instansi teknis perlu dilaksanakan secara terstruktur dengan pembagian kewenangan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih.

Masyarakat perlu diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui mekanisme resmi.

Informasi masyarakat harus ditelaah secara objektif dan tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti terjadinya pelanggaran.

Penelitian selanjutnya sebaiknya dilengkapi data empiris, seperti wawancara dengan pejabat berwenang, dokumen proyek yang dapat diakses secara sah, dan observasi lapangan, agar dapat menilai pelaksanaan PPS di Kota Bitung secara faktual.