Kombes Suryadi Bantah Tuduhan Penyidik Minta Dana Operasional di Kasus Sengketa Tanah Malalayang Satu

0

MANADO – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Suryadi membantah secara tegas tuduhan penyidik meminta dana operasional dalam penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado. Klarifikasi tajam itu disampaikan dalam konferensi pers di Aula Tribrata Polda Sulut, Selasa (17/11/2026), menyusul pemberitaan media asal Jakarta yang lebih dulu meluas tanpa memberi ruang bagi pihak kepolisian untuk memberikan hak jawab.

Tuduhan bermula dari pelapor bernama John Hamenda yang menyampaikan klaim permintaan dana operasional kepada atasan penyidik Ditreskrimum Polda Sulut melalui kuasa hukumnya. Dalam jumpa pers tersebut, Suryadi menegaskan kabar itu sama sekali tidak benar. Ia menyesalkan narasi yang sudah terlanjur beredar luas sebelum pihaknya mendapat kesempatan untuk meluruskan informasi yang simpang siur.

Kasus sengketa tanah ini bukan perkara baru. Sejak 2016, sengketa itu sudah masuk jalur penanganan kepolisian, semula dikerjakan Polresta Manado sebelum kemudian dilanjutkan ke Ditreskrimum Polda Sulut.

Sepanjang perjalanan panjang proses hukum, pelapor maupun terlapor telah menempuh berbagai jalur upaya hukum, mulai dari gugat perdata hingga praperadilan yang digulirkan sebanyak dua kali.

Hasil gelar perkara menjadi dasar penghentian penyidikan. Keputusan itu merujuk pada putusan praperadilan tanggal 1 September 2025 dan rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri tanggal 9 September 2025. Penyidik menilai bukti yang terkumpul belum mencukupi untuk melanjutkan penanganan, sehingga perkara resmi dihentikan.

Suryadi menyayangkan munculnya tuduhan tanpa bukti nyata yang diarahkan kepada jajaran penyidik. Menurut dia, langkah yang lebih tepat ditempuh John Hamenda dan kuasa hukumnya adalah menghadirkan bukti baru atau novum, atau menempuh jalur hukum lain yang sah, ketimbang melontarkan tuduhan yang merugikan penyidik.

“Mestinya John Hamenda dan kuasa hukumnya menyajikan bukti baru atau novum dalam perkara ini atau melakukan upaya hukum lainnya. Jangan malah menuduh penyidik tanpa bukti yang konkret,” tegas Suryadi dengan nada tegas.

Ia juga memberi peringatan tegas. Jika tuduhan dan informasi keliru terus disebarkan, pihaknya tidak segan mengambil jalur hukum dengan membuat laporan pidana terhadap penyebar kabar yang tidak benar.

Di kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo menegaskan Polda Sulut tidak anti-kritik. Ia menyatakan institusi tetap terbuka terhadap kritik yang konstruktif demi perbaikan.

Namun, bila kritik berubah menjadi tuduhan liar tanpa bukti sah, maka Dirreskrimum punya hak penuh untuk mengambil langkah hukum guna membela jajaran penyidik dari fitnah dan pemberitaan yang menyesatkan.(Didi)