Sany Kakauhe Dorong HHRM Rasionalisasi TPP ASN Pemkot Bitung Demi Pembangunan
BITUNG, Indo-news.id — Pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar sekitar Rp 160 miliar membuat kondisi fiskal Pemerintah Kota Bitung berada dalam tekanan serius.
Situasi tersebut diperparah dengan pemangkasan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp 45 miliar per tahun.
Total potensi kekurangan anggaran yang harus dihadapi daerah ini diperkirakan menyentuh angka Rp 205 miliar.
Di tengah kondisi tersebut, rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut sebagai langkah paling realistis agar pembangunan tetap berjalan.
Saat ini, beban pembayaran TPP ASN di lingkup Pemkot Bitung mencapai sekitar Rp 9 miliar per bulan atau setara Rp 108 miliar per tahun.
Pemerhati Kota Bitung, Sany Kakauhe, angkat bicara terkait situasi tersebut.
Sany Kakauhe menilai pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis dan berani demi menyelamatkan program pembangunan dan kepentingan masyarakat luas.
“Dengan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp 160 miliar dan Dana PEN Rp 45 miliar per tahun, tentu ini sangat berdampak pada pembangunan daerah. Jalan satu-satunya yang realistis adalah melakukan rasionalisasi TPP ASN,” ujar Sany Kakauhe.
Menurutnya, jika TPP ASN dapat dirasionalisasi hingga 50 persen, maka akan tersedia ruang fiskal sekitar Rp 54 miliar per tahun yang bisa dialihkan untuk pembiayaan pembangunan dan program kerakyatan.
“Kalau bisa ditekan 50 persen saja, itu ada sekitar Rp 54 miliar per tahun yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Ini bukan angka kecil. Ini bisa menyelamatkan banyak program prioritas untuk masyarakat,” tegasnya.
Sany menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk anti terhadap ASN, melainkan pilihan kebijakan dalam situasi darurat fiskal.
Ia bahkan menyebut sejumlah daerah lain telah lebih dulu melakukan pemotongan atau penyesuaian belanja pegawai demi menjaga keberlanjutan pembangunan.
Lebih lanjut, Sany menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Wali Kota Hengky Honandar SE dan Wakil Wali Kota Randito Maringka S.Sos untuk mengambil kebijakan rasionalisasi tersebut.
“Saya mendukung pemerintahan Hengky Honandar dan Randito Maringka untuk merasionalisasi TPP ASN. Dampaknya nanti jelas untuk pembangunan dan program kerakyatan bagi masyarakat Kota Bitung,” katanya.
Ia menilai, kepemimpinan daerah saat ini dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan belanja rutin atau memastikan roda pembangunan tetap berputar.
Dalam konteks kepentingan publik, menurutnya, pembangunan infrastruktur, layanan dasar, serta program pro rakyat harus menjadi prioritas utama.
Tekanan fiskal akibat pemotongan anggaran pusat dan Dana PEN dinilai tidak bisa dianggap enteng.
Tanpa langkah penyesuaian yang signifikan, sejumlah proyek strategis dan program pelayanan publik berpotensi terhambat.
Kini, keputusan berada di tangan Pemerintah Kota Bitung.
Rasionalisasi TPP ASN menjadi opsi yang paling banyak disorot sebagai solusi cepat untuk menjaga stabilitas anggaran sekaligus memastikan pembangunan daerah tidak stagnan di tengah keterbatasan fiskal yang ada.
