BITUNG, Indo-news.id — Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka S.Sos membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (RKPK) Kota Bitung 2025 yang digelar di lantai 4 Kantor Wali Kota, Kamis (12/12/2025).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, menyatukan langkah, dan memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Wawali Randito Maringka menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas Dinas Sosial semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia mengingatkan bahwa di balik angka-angka statistik yang dibahas, terdapat warga Kota Bitung yang benar-benar membutuhkan uluran tangan pemerintah.
“Mereka adalah saudara-saudara kita yang berhak mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan bermartabat,” ujarnya.
Randito memaparkan sejumlah arahan strategis untuk menjadi perhatian bersama. Pertama, ia meminta sinkronisasi dan integrasi program agar setiap kegiatan OPD saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Kedua, ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran, termasuk validasi data kemiskinan agar bantuan tidak salah alamat.
Arahan ketiga menyoroti wilayah prioritas, terutama Kecamatan Lembeh Utara, Lembeh Selatan, dan beberapa wilayah lain yang masih menghadapi masalah akses air bersih dan penerangan listrik.
Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi harus mendapat perhatian khusus melalui program yang terukur.
Keempat, Randito menekankan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal.
Program pemberdayaan harus bersifat produktif dan mendorong kemandirian warga, bukan sekadar bantuan karitatif.
Kelima, ia meminta monitoring dan evaluasi berkala oleh Bappeda. Setiap triwulan, OPD harus mengevaluasi capaian program dan melakukan penyesuaian bila diperlukan.
Menurutnya, evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar target pengurangan kemiskinan dapat dicapai.
Randito juga menyinggung kondisi perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian pada 2025.
Pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor, melemahnya sektor informal, dan turunnya daya beli masyarakat menjadi tantangan tersendiri.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran turut berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah.
Meski demikian, Randito menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan program-program pro-rakyat miskin.
Program perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama Pemkot Bitung.
Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dan berharap RKPK 2025 menghasilkan kesepakatan konkret yang dapat segera ditindaklanjuti.
“Mari kita buktikan bahwa Pemerintah Kota Bitung hadir untuk rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” tegasnya.
