Usulan Hiswana Migas Masuk Rekomendasi DPRD Sulut Atasi Kelangkaan BBM Solar
SULUT – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Solar banyak disebabkan pada tiga faktor, yaitu Keterbatasan Pasokan, Gangguan Distribusi dan Penyelewengan dan Penimbunan.
Kelangkaan BBM Solar di Sulut menjadi adalah klasik yang terjadi berkepanjangan, lebih disebabkan pada terjadinya penyelewengan dan penimbunan oleh sejumlah oknum nakal.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus kemudian mengambil langkah cepat dan tepat dengan memburu para mafia Solar yang ada.
Untuk mengatasi jangka panjang, Kepala Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas) Wilayah V Manado Sulut, Sonny Bongkriwan usulkan kontrol pada pembagian kuota.
Karena menurut Sonny, penggunaan solar subsidi yang melampaui batas atau adanya praktik penyelewengan oleh pihak tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kelangkaan.
Ini disampaikan Sonny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelangkaan BBM Solar yang dilakukan DPRD Sulut bersama PT.Pertamina Wilayah Sulut Gorontalo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan Hiswana Migas, Selasa (30/09/2025).
Menurut Sonny, Pemprov Sulut sebaiknya melakukan evaluasi perkembangan perekonomian berdasar pada kebutuhan BBM Solar bersubsidi agar suplay kuota solar bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
“Dari hasil evaluasi Pemprov Sulut, Hiswana Migas akan membantu dalam penetuan suplai kebutuhan Solar agar pemerataan sesuai kebutuhan sehingga meminimalisir kenakalan penimbunan,”tegasnya.
Ditegaskan Sonny, untuk penetapan suplai kuota BBM Solar adalah kewenangan Hiswana Migas bukan Pertamina.
“Pertamina hanya menjalankan suplai kelokasi yang telah ditetapkan Hiswana Migas,”lugasnya.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua Royke Anter dan Ketua Komisi II Inggried Sondakh dalam salah satu rekomendasi penting memasukan usulan Ketua Hiswana Migas Wilayah V Sonny Bongkriwan
“Direkomendasikan untuk menghitung kembali kuota BBM subsidi berdasarkan kebutuhan riil daerah provinsi Sulawesi Utara dan untuk mengurangi kemacetan harus dilakukan pendistribusian kuota ke SPBU dengan parameter yang jelas dan transparan yang ini pun dilaporkan ke DPRD secara berkala ini dimaksudkan agar kami dapat memantau,”jelas Inggried Sondakh saat membacakan salah saru rekomendasi RDP yang menjadi kesepakatan bersama.